Selasa, 11 Desember 2018

KPK Geledah Kantor Bupati Jepara Ahmad Marzuqi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua KPK Agus Rahardjo, dan Ketua DPR Bambang Soesatyo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Selasa, 4 Desember 2018. TEMPO/Andita Rahma

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua KPK Agus Rahardjo, dan Ketua DPR Bambang Soesatyo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Selasa, 4 Desember 2018. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor Bupati Jepara Ahmad Marzuqi di Pendopo Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Selasa 4 Desember 2018.

    "Benar ada penggeledahan di Jepara," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Jakarta, hari ini.

    Agus mengatakan tim hanya melakukan penggeledahan bukan melakukan operasi tangkap tangan. "Giat di Jepara bukan OTT tapi penggeledahan terkait kasus suap hakim," ujarnya.

    Agus mengatakan diduga Bupati Jepara Ahmad Marzuki memberikan uang kepada hakim terkait putusan praperadilan atas SP3 dari kejakasaan tinggi Jawa Tengah pada 2017. Perkara tersebut merupakan kasus putusan membatalkan status tersangka korupsi untuk Bupati Jepara Ahmad Marzuki, pada November 2017.

    Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan saat ini tim masih di lapangan, dia pun belum bisa menyampaikan hasil atau barang bukti yang disita dari penggeledahan tersebut. "Belum bisa di update, tim masih di lapangan ujarnya.

    Bupati Jepara Ahmad Marzuki terpilih kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah pada 2017 lalu. Ahmad Marzuki saat mendaftarkan diri sebagai calon bupati berdasarkan catatan Tempo merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelewengan dana bantuan partai politik 2011-2012.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 1995 - 2017

    Sejak kehadiran KPK pada 2002, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hingga 2017 menanjak 18 poin yang berarti ada di peringkat 96 dari 180 negara.