TEMPO.CO, Jakarta - Partai NasDem menolak menandatangani pakta integritas ihwal diseminasi sistem integrasi partai politik yang dikampanyekan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Hari Anti-Korupsi se-dunia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Selasa, 4 Desember 2018.
Baca juga: Hari Antikorupsi, Jokowi Sebut Saber Pungli Terima 36 Ribu Aduan
"Kami tidak menandatangani pakta integritas karena hanya pencitraan saja," ujar Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G. Plate saat ditemui Tempo usai acara.
Menurut Johnny, NasDem hanya setuju dengan sistem integritas yang subtansif dan dia mengklaim selama ini partainya sudah melaksanakan sistem tersebut, dengan atau tanpa pakta integritas. "Kami menerapkan politik tanpa mahar, menolak dana saksi, rekrutmen partai berjenjang, dan sebagainya," ujar Johnny.
Untuk menciptakan SIPP yang substantif, menurut Johnny, harus ada perbaikan legislasi primer dan diserahkan ke parpol untuk mengurusnya. "Kami tidak sepakat dengan sistem integritasnya. Kami tidak mau sekadar citra karena kesan takut pada KPK," ujar dia.
Selain NasDem, seluruh perwakilan partai politik yang hadir dalam acara tersebut menandatangani pakta integritas SIPP. Adapun dua partai yang tidak hadir adalah PKS dan PBB. Sisanya sepakat dengan diseminasi yang dikampanyekan KPK ini.
Baca juga: Beberapa Ketua Umum Parpol Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi
Ada empat poin integritas yang ditandangani pimpinan partai politik. Keempat poin integritas parpol tersebut yakni menghasilkan calon pemimpin berintegritas, meminimalkan risiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan, instrumen kepatuhan SIPP, dan menghasilkan tata kelola keuangan yang akuntabel.
Dalam poin meminimalkan risiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan ini, diharapkan nantinya akan ada sistem pengaduan dan whistle blower. Hal ini yang ditolak NasDem. "Dalam hal ini berarti kader diharapkan melaporkan kader yang lain. Saling curiga. Bagaimana kita mau teken ini barang," ujar Johnny.
