Fahri Hamzah Pertanyakan Sistem Pengamanan Pekerja di Papua

Reporter

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, saat ditemui di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, 20 Maret 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan pemerintah perlu segera merespons insiden pembunuhan 31 orang pekerja PT Istaka Karya yang tengah mengerjakan proyek pembangunan jembatan di Nduga, Papua. Pembunuhan pekerja proyek oleh kelompok bersenjata di Papua ini, menurut dia, merupakan hal serius yang mesti ditangani dengan cepat.

Baca: TNI dan Polri Turun Evakuasi Korban Pembunuhan di Papua

"Pemerintah harus segera memberikan keterangan dan mengambil tindakan yang memberikan penjelasan ke publik bagaimana pemerintah menghadapi masalah ini," ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Desember 2018.

Sebanyak 31 orang pekerja proyek jalan Trans Papua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, diduga dibunuh kelompok bersenjata. Pembunuhan diduga terjadi pada Minggu malam, 2 Desember 2018.

Berdasarkan keterangan Polda Papua, hingga Senin malam pukul 22.35 WIT, sebanyak 24 orang lebih dulu dibunuh. Setelah itu, sebanyak 8 orang sempat melarikan diri ke rumah seorang anggota DPRD. Namun, delapan orang itu dijemput oleh kelompok bersenjata. Tujuh di antaranya dibunuh, satu orang melarikan diri dan belum ditemukan.

Baca: Jokowi Minta Panglima TNI dan Kapolri Cek Pembunuhan di Papua

Fahri mempertanyakan bagaimana sistem pengamanan pekerja sipil sehingga bisa dibunuh kelompok bersenjata saat bekerja membangun jembatan. "Bagaimana operasi intelijen selama ini, kenapa tak bisa mendeteksi dan memantau adanya pergerakan orang bersenjata seperti ini," katanya.

Menurut Fahri, adanya kejadian ini dapat berpengaruh terhadap pembangunan di Papua. Hal ini, kata dia, akan membuat orang tak mau bekerja dan berinvestasi di Papua. "Orang tak akan mau bekerja, dan tak mau investasi karena tak aman," ucapnya.

Fahri menuturkan, selama ini para pekerja mau melaksanakan proyek di Papua karena merasa ada jaminan keamanan oleh pemerintah. Namun, dia menambahkan, kejadian ini menunjukkan hal sebaliknya. "Ini menghentak kita. Bayangkan sekelompok orang bersenjata lengkap melakukan mobilisasi di Tanah Air ini kok tak terpantau, lalu mereka lakukan pembantaian," ujarnya.






Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

49 menit lalu

Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

Komnas HAM meminta TNI mengevaluasi keberadaan Brigif Raider 20 di Timika, Papua. Permintaan ini merupakan yang pertama dari Komnas untuk TNI.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

8 jam lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Bharada E Siap Hadapi Sidang Kasus Pembunuhan Brigadir J, Sudah Konseling Psikolog dan Rohaniwan

9 jam lalu

Bharada E Siap Hadapi Sidang Kasus Pembunuhan Brigadir J, Sudah Konseling Psikolog dan Rohaniwan

Bharada E disebut dalam keadaan sehat dan didampingi psikolog serta rohaniwan. Bersiap hadapi sidang kasus pembunuhan Brigadir J.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

10 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

2 hari lalu

Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melayangkan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe.


Soal Tudingan Cuci Uang di Kasino, Pengacara Lukas Enembe: PPATK Hoaks

3 hari lalu

Soal Tudingan Cuci Uang di Kasino, Pengacara Lukas Enembe: PPATK Hoaks

Kuasa hukum Lukas Enembe merasa PPATK tengah membunuh karakter Gubernur Papua itu dengan mengungkap soal setoran ke kasino.


Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

3 hari lalu

Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

Tokoh Agama Papua meminta Gubernur Lukas Enembe mendatangi KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini.


Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

4 hari lalu

Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

Tokoh Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua itu meminta masyarakat tidak melakukan provokasi dalam bentuk apa pun dalam kasus Lukas Enembe.


KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

5 hari lalu

KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

1.800 personel polisi disiagakan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat setelah KPK mengeluarkan panggilan kedua ke Lukas Enembe


Polisi Tangkap Tersangka Pemasok Senjata dan Amunisi KKB di Timika

5 hari lalu

Polisi Tangkap Tersangka Pemasok Senjata dan Amunisi KKB di Timika

Satgas Gakkum Ops Damai Cartenz 2022 kembali mengungkap jaringan pemasok senjata dan amunisi KKB Intan Jaya di Mimika.