Tekan Diskriminasi, Komnas Perempuan Minta MA Ubah Uji Materi

Ilustrasi kekerasan. radiocacula.com

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak Mahkamah Agung agar lebih terbuka mengubah mekanisme peradilan uji materi. Komisioner Komnas Perempuan, Azriana, mengatakan peradilan yang terbuka sangat dibutuhkan untuk menghentikan diskriminasi, terutama terhadap perempuan.

Kebijakan diskriminatif yang didominasi peraturan daerah itu, menurut Azriana, harus dibatalkan karena tak seusai dengan prinsip konstitusi yang mengusung kesetaraan. "Ruang pembatalan kebijakan yang bisa digunakan hanya uji materiil di Mahkamah Agung," katanya di Kantor Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di Jalan Kramat VI, Jakarta, Senin, 3 Desember 2018.

Baca: Komnas Sebut Banyak Kekerasan terhadap ...

Komnas Perempuan mencatat saat ini terdapat 421 kebijakan diskiminatif di Indonesia. Sebanyak 333 kebijakan di antaranya menyasar langsung kepada perempuan. Namun mekanisme uji materi di MA menghambat upaya pembatalan kebijakan diskriminatif karena digelar secara tertutup.

Masyarakat tak pernah tahu jadwal sidang dan proses persidangan. MA hanya memeriksa berkas tanpa mendengarkan keterangan pihak-pihak terkait.

Baca: 20 Tahun Komnas Perempuan: Aktivis HAM ...

Mekanisme ini, kata dia, bertentangan dengan asas audi alteram et parterm yaitu pihak yang berperkara harus diberi kesempatan memberikan keterangan dan menyampaikan pendapatnya. Keterangan pihak terkait selama ini hanya disampaikan terbatas melalui tulisan tanpa memberi ruang klarifikasi.

Selain itu, persidangan uji materi di MA bukanlah sidang lanjutan. Fakta-fakta hukum belum diproses sehingga memerlukan keterangan dari pihak yang berperkara.

Mekanisme yang tertutup juga bertentangan dengan asas erga ormes yaitu berlaku bagi setiap orang. "Artinya pengujian peraturan ini perlu diketahui seluruh warga negara karena menyangkut kepentingan publik," ujar Azriana.

Simak: Darurat Kekerasan Seksual dan Pembahasan ...

Dia mengatakan peradilan terbuka merupakan mandat Undang-Undang Kekuasaaan Kehakiman. Dalam Pasal 13 Ayat 1 dan Ayat 3 disebutkan, semua pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali UU menentukan lain. Putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka. Jika kedua ketentuan itu tidak dipenuhi, setiap putusan yang dihasilkan batal demi hukum.

Azriana menyatakan persidang terbuka juga diperlukan untuk mengawasi independensi, imparsialitas, dan integritas hakim. "Standar yang tinggi atas perilaku yang terkait dengan pengadilan harus diperlihatkan, tidak hanya dilakukan," ujarnya mengutip Bangalore Principles.

Komnas Perempuan menyatakan keputusan Mahkamah Agung yang mengubah mekanisme uji materi akan sangat berpengaruh terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara yang didikriminasi melalui peraturan daerah. Peradilan uji materi yang tertutup dikhawatirkan melanggengkan diskriminasi.


 






Kabupaten Bogor Janji Dukung Pemenuhan Hak Anak

2 hari lalu

Kabupaten Bogor Janji Dukung Pemenuhan Hak Anak

Pemerintah Kabupaten Bogor janji untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak.


Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

2 hari lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati


Handoko Lie Menyerahkan Diri Setelah Buron 6 Tahun, Siapa Koruptor Rp 187 Miliar Ini?

2 hari lalu

Handoko Lie Menyerahkan Diri Setelah Buron 6 Tahun, Siapa Koruptor Rp 187 Miliar Ini?

Terpidana kasus mafia tanah di Medan, Handoko Lie menyerahkan diri ke Kejagung setelah buron 6 tahun. kasus apa yang menjerat koruptor Rp 187 M ini?


Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

2 hari lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

2 hari lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


Buntut Kasus Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung Akan Rotasi Staf dan Panitera Pengganti

2 hari lalu

Buntut Kasus Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung Akan Rotasi Staf dan Panitera Pengganti

Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati membuat Mahkamah Agung berbenah. Mereka akan merotasi panitera yang bermasalah.


Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

2 hari lalu

Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin mengumpulkan jajarannya untuk membaca kembali pakta integritas setelah Hakim Agung Sudrajad Dimyati jadi tersangka


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

2 hari lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati


KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

3 hari lalu

KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

KPK memberikan ruang seluas-luasnya bagi Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Hakim Agung non-aktif Sudrajad Dimyati


Sudrajad Dimyati Ditahan KPK, Bagaimana Proses Pengangkatan Hakim Agung?

3 hari lalu

Sudrajad Dimyati Ditahan KPK, Bagaimana Proses Pengangkatan Hakim Agung?

Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara. Bagaimana proses pengangkatan hakim agung?