Johannes Kotjo Tidak akan Banding soal Vonis Kasus PLTU Riau-1

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1, Johannes Budisutrisno Kotjo saat mendengar tuntutan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 26 November 2018. Jaksa KPK menuntut terdakwa pemilik saham Blackgold Natural Resources itu dengan pidana empat tahun penjara. TEMPO/Imam Sukamto

    Ekspresi terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1, Johannes Budisutrisno Kotjo saat mendengar tuntutan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 26 November 2018. Jaksa KPK menuntut terdakwa pemilik saham Blackgold Natural Resources itu dengan pidana empat tahun penjara. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Johannes Budisutrisno Kotjo menyatakan tidak akan mengajukan banding atas putusan yang akan dijatuhkan majelis hakim. Ini dia ungkapkan saat membaca pleidoinya pada Senin, 3 Desember 2018.

    Baca: Johannes Kotjo Minta Proyek PLTU Riau-1 Tetap Dilanjutkan

    "Apapun yang kelak dijatuhkan oleh majelis hakim yang mulia, saya akan menerimanya dan tidak akan mengajukan banding," ujar Johannes dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Senin, 3 Desember 2018.

    Johannes pun mengakui perbuatannya terkait pemberian uang kepada mantan wakil ketua komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih. Namun dia menyebutkan pemberian tersebut hanya sebatas bantuan. Bagi Johannes, membantu orang lain merupakan hal yang lumrah. "Saat ini saya yang membantu, di masa depan saya yang dibantu," ujarnya.

    Baca: Baca Pleidoi, Johannes Kotjo Akui Beri Uang ke Eni Saragih

    Johanes mengaku awam tentang hukum. Dia tidak menyangka jika pemberian bantuan tersebut akan tersandung kasus hukum.

    Dalam perkara ini, KPK menutut Johannes empat tahun penjara dan denda Rp 250 juta dengan subsider enam bulan penjara. Kotjo didakwa telah menyuap Eni dan politikus Golkar Idrus Marham dengan jumlah Rp 4,75 miliar secara bertahap. KPK menyatakan uang itu diberikan agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek pembangunan PLTU Riau-1.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.