Universitas Darul Ulum Jombang Kebakaran

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kebakaran. TEMPO/Subekti

    Ilustrasi kebakaran. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Darul Ulum (Undar) Kabupaten Jombang, Jawa Timur kebakaran. Mantan Wakil Rektor IV Undar Kuswanto memohon doa agar kebakaran yang terjadi di gedung kampus Undar bisa segera padam.

    "Mohon doanya supaya cepat padam dan tidak ada korban jiwa," ujarnya ketika dikonfirmasi dari Surabaya, Senin.

    Kebakaran melanda gedung Undar yang berlokasi di Jalan Gus Dur Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin, 3 Desember 2018 sekitar pukul 18.05 WIB.

    Sampai saat ini ia mengakui belum menerima laporan detail tentang penyebab terjadinya kebakaran, termasuk ada atau tidaknya aktivitas saat peristiwa itu terjadi.

    Ia juga terus memantau informasi dari akademisi maupun mahasiswa, termasuk menunggu perkembangan tentang pemadamannya.

    Sementara itu, berkas-berkas milik dua fakultas dan ruang kuliah ludes dilahap "si jago merah".

    "Informasi yang saya terima, api membakar gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Fakultas Sosial Politik," katanya.

    Sementara itu, Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Polres Jombang Iptu Sarwiji mengatakan saat ini anggota juga sudah di lokasi untuk membantu pengamanan.

    Petugas pemadam kebakaran masih berupaya keras membantu memadamkan api, termasuk bantuan mobil "water canon" milik Polres Jombang.

    Lewat media sosial Twitter, kebakaran di Universitas Darul Ulum ini juga dicuitkan oleh netizen. Dalam akun @visit_jombang, tampak api melahap bangunan di universitas tersebut.

    Kebakaran ini juga disiarkan lewat Twitter milik @radiopatria. Dalam video yang diunggah terlihat api yang besar melahap bangunan kampus tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.