Kata Kapitra Ampera Soal Pidato Rizieq Shihab di Reuni Akbar 212

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapitra Ampera. TEMPO/Imam Sukamto

    Kapitra Ampera. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kapitra Ampera, mengatakan tuduhan Rizieq Shihab di acara Reuni Akbar 212 soal partai pendukung penista agama sama sekali tidak berdasar.

    Baca juga: Datangi Reuni Akbar 212, Nama Prabowo Dielu-elukan Peserta

    Tuduhan Rizieq, kata Kapitra tidak menjelaskan faktor apa yang sebetulnya dapat digolongkan sebagai pendukung penista agama. “Tidak bisa digeneralisasi begitu, pendukung apa yang didukung. Ini kan tidak ada indikator yang jelas,” ujar Kapitra di Media Center Jokowi-Ma’ruf, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 3 Desember 2018.

    Sebelumnya pada Aksi Reuni Akbar 212, kemarin, Rizieq Shihab berpidato melalui sambungan telepon telekonferensi dari Arab Saudi mengimbau para peserta aksi untuk tidak memilih Presiden, yang ia nilai diusung oleh partai penista agama. “Haram memilih calon presiden dan calon legislatif yang diusung oleh partai pendukung penista agama.”

    Menurut Kapitra, bila merujuk pada kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok dua tahun lalu, maka tak perlu menuding pihak lainnya. Ahok pun, kata dia, sekarang sudah menjalani masa hukuman.

    Kapitra memandang tak pantas bila kesalahan seseorang terus menerus dirayakan setiap tahun dalam sebuah reuni. Kapitra menyatakan tak habis pikir, bisa ada perayaan terhadap hal semacam itu.

    Baca juga: Pidato Lengkap Rizieq Shihab tentang Era Pemerintahan Jokowi

    “Bagaimana kata keluarganya, anak anaknya, katakanlah dia pernah salah, dan kesalahan itu sedang ditebusnya,” kata dia.

    Kapitra menuding bahwa aksi reuni akbar 212, Ahad, 2 Desember kemarin secara telanjang mendiskreditkan pemerintah. Ia menambahkan bahwasanya yang mendiskreditkan itu sudah gelap hatinya, sehingga tak bisa melihat lagi kebenaran.

    “Negara ini dikelola bukan untuk orang per orang, bukan untuk kelompok tertentu. Kompleksitasnya tinggi. Tapi tidak mau jernih melihatnya,” ucap Kapitra.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.