Mahyudin Minta Masyarakat Waspadai Proxy War

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR RI Mahyudin di acara Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada warga kelurahan Muara Rapak, kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin, 3 Desember 2018.

    Wakil Ketua MPR RI Mahyudin di acara Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada warga kelurahan Muara Rapak, kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin, 3 Desember 2018.

    INFO NASIONAL - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin mengakui revolusi mental belum berjalan dengan maksimal. Ini bisa dilihat dari mental masyarakat yang mudah diadu domba, ujaran kebencian, dan hoax.

    "Mental-mental itu harus diubah dengan mental produktif," kata Mahyudin dalam pengantar sosialisasi Empat Pilar MPR kepada warga Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin, 3 Desember 2018. Sosialisasi ini merupakan kerja sama MPR dengan Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPLB) Kota Balikpapan.

    Mahyudin mengingatkan sasaran revolusi mental adalah perubahan menjadi mental-mental produktif, bukan mental malas, mudah diadu domba, menyebar hoax, serta ujaran kebencian.

    Salah satu kekhawatiran Mahyudin adalah mental generasi muda yang mudah dirusak dengan narkoba. Untuk merusak sebuah bangsa, kata Mahyudin, tidak perlu dengan serangan militer. "Cukup dengan cara merusak generasi muda. Kalau generasi muda rusak, hancurnya sebuah bangsa hanya menunggu waktu," ujarnya.

    Bukan hanya dengan narkoba, mental generasi muda juga dirusak dengan budaya asing melalui teknologi, semisal, game online. Konten game online yang berisi kekerasan, bahkan pornografi tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa.

    "Itulah perang asimetris atau proxy war, perang yang diwakili. Perang modern ini bukan hanya perang dengan senjata, melainkan juga perang ideologi dan perang dagang. Semua ingin dirusak oleh bangsa asing," ucapnya.

    Untuk itu, kata Mahyudin, MPR turun ke bawah sampai ke kelurahan menyosialisasikan Empat Pilar MPR. "Empat Pilar MPR inilah yang menjadi alat pemersatu bangsa untuk membentengi dari proxy war itu," kataya.  (*)

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.