Bupati Bener Meriah Divonis 3 Tahun Penjara

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Bener Meriah nonaktif, Ahmadi, bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018. Ahmadi kembali diperiksa sebagai tersangka dalam  kasus suap realisasi komitmen pemberian <i>fee</i> atau hadiah terkait dengan pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh tahun 2018 kepada Pemerintah Provinsi Aceh. TEMPO/Imam Sukamto

    Bupati Bener Meriah nonaktif, Ahmadi, bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018. Ahmadi kembali diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap realisasi komitmen pemberian fee atau hadiah terkait dengan pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh tahun 2018 kepada Pemerintah Provinsi Aceh. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, JakartaBupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi divonis 3 tahun penjara dalam kasus suap kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

    Baca juga: Ajudan Bupati Bener Meriah Akui Serahkan Duit untuk Irwandi Yusuf

    "Mengadili menjatuhkan hukuman pidana tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta dengan subsider tiga bulan kurungan penjara," ujar ketua Majelis Hakim Nimade Sudani, dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin 3 Desember 2018.

    Selain itu majelis hakim juga memberikan pidana tambahan yaitu pencabutan hak untuk dipilih selama dua tahun setelah menjalani hukuman pidana pokok.

    Majelis hakim menyatakan Ahmadi terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana korupsi dengan memberikan uang sebesar Rp 1,05 miliar kepada Irwandi Yusuf. Suap itu diduga diberikan agar Irwandi menyetujui usul Ahmadi supaya kontraktor di Kabupaten Bener Meriah dapat mengerjakan proyek infrastruktur yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018.

    Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebut perbuatan Ahmadi bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Sedangkan yang meringankan, Ahmadi telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, selain itu selama persidangan Ahmadi bersikap sopan.

    Baca juga: Bupati Bener Meriah Didakwa Suap Irwandi Yusuf Rp 1,05 Miliar

    Menanggapi putusan tersebut Ahmadi dan penasehat hukumnya memutuskan pikir-pikir. "Pikir-pikir Yang Mulia," ujarnya.

    Bupati Bener Meriah Ahmadi dinyatakan telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

    Bupati Bener Meriah Ahmadi, sebelumya dituntut dituntut empat tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia juga dituntut membayar denda sebesar Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Tuntutan lainnya, majelis hakim diminta mencabut hak politik Ahmadi selama tiga tahun usai menjalani pidana pokoknya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.