Tokoh Papua Kecam Aksi Represif Polisi Saat Demo 1 Desember

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan massa yang tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI) dihadang pihak kepolisian di dalam gedung LBH Jakarta, 1 Desember 2018. Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Sebagai Solusi yang Paling Demokratis adalah bagian dari hak berekspresi dan kebebasan berpendapat. TEMPO/Subekti.

    Puluhan massa yang tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI) dihadang pihak kepolisian di dalam gedung LBH Jakarta, 1 Desember 2018. Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Sebagai Solusi yang Paling Demokratis adalah bagian dari hak berekspresi dan kebebasan berpendapat. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Penangkapan sekitar 500 mahasiswa Papua di berbagai daerah di Indonesia saat merayakan hari kemerdekaan bangsa Papua pada 1 Desember 2018 lalu dikecam.

    Baca juga: Bantah Tangkap Ratusan Mahasiswa Papua, Polisi: Hanya Mengamankan

    "Ketika kebebasan individual, kelompok dan golongan dibungkam, itu sama saja pembungkaman kebebasan berpendapat bagi semua manusia di negara ini," kata George Saa, tokoh pemuda di Manokwari, Papua Barat, Senin 3 Desember 2018.

    George mengatakan negara Indonesia juga lahir dari perjuangan rakyat Papua. "Mengapa setelah menjadi berdaulat, justru kebebasan berpendapat rakyatnya malah ditindas?" ujar George.

    Menurut George, rakyat Papua juga punya hak untuk memperjuangkan kebebasannya. Ia bertanya kenapa negara gelisah ketika warga Papua mengungkapkan ekspresinya.

    Ia mengatakan, negara serta semua instrumennya harus tahu dan sadar jika upaya mematikan ide dan gagasan soal kemerdekaan Papua itu sudah pernah dilakukan oleh rezim yang bengis dan kejam, tapi upaya itu gagal.

    George juga mempertanyakan kenapa cap makar diberikan kepada mereka yang tengah berunjuk rasa pada 1 Desember 2018.

    "Aspirasi ini muncul dari ide-ide yang bertumbuh oleh alasan historis hingga potensi keterpurukan kami kalau kami terus seperti ini di bawah kekuasaan dan penindasan atas nama NKRI", ujar George.

    Yan Christian Warinussy, pegiat HAM di Manokwari mengatakan, Polri telah mengingkari amanat Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 tentang Hak kebebasan berkumpul dan berserikat mengeluarkan pikiran dan tulisan dalam menangani unjuk rasa damai para mahasiswa Papua dan para simpatisannya.

    "Dalam aksi-aksi unjuk rasa tersebut, di Tanah Papua banyak pengunjuk rasa mengalami kekerasan fisik dan ditangkap serta dibawa ke kantor polisi," kata Yan.

    Baca juga: Buntut Aksi Ulang Tahun Papua, 500 Mahasiswa Diperiksa Polisi

    Yan mengatakan, dari peristiwa penangkapan di berbagai daerah itu terlihat Pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sangat bersifat represif. Padahal aksi damai 1 Desember 2018 itu dilindungi undang-undang seperti Undang Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang Undang No.9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.