Tokoh Papua Kecam Aksi Represif Polisi Saat Demo 1 Desember

Puluhan massa yang tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI) dihadang pihak kepolisian di dalam gedung LBH Jakarta, 1 Desember 2018. Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Sebagai Solusi yang Paling Demokratis adalah bagian dari hak berekspresi dan kebebasan berpendapat. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Penangkapan sekitar 500 mahasiswa Papua di berbagai daerah di Indonesia saat merayakan hari kemerdekaan bangsa Papua pada 1 Desember 2018 lalu dikecam.

Baca juga: Bantah Tangkap Ratusan Mahasiswa Papua, Polisi: Hanya Mengamankan

"Ketika kebebasan individual, kelompok dan golongan dibungkam, itu sama saja pembungkaman kebebasan berpendapat bagi semua manusia di negara ini," kata George Saa, tokoh pemuda di Manokwari, Papua Barat, Senin 3 Desember 2018.

George mengatakan negara Indonesia juga lahir dari perjuangan rakyat Papua. "Mengapa setelah menjadi berdaulat, justru kebebasan berpendapat rakyatnya malah ditindas?" ujar George.

Menurut George, rakyat Papua juga punya hak untuk memperjuangkan kebebasannya. Ia bertanya kenapa negara gelisah ketika warga Papua mengungkapkan ekspresinya.

Ia mengatakan, negara serta semua instrumennya harus tahu dan sadar jika upaya mematikan ide dan gagasan soal kemerdekaan Papua itu sudah pernah dilakukan oleh rezim yang bengis dan kejam, tapi upaya itu gagal.

George juga mempertanyakan kenapa cap makar diberikan kepada mereka yang tengah berunjuk rasa pada 1 Desember 2018.

"Aspirasi ini muncul dari ide-ide yang bertumbuh oleh alasan historis hingga potensi keterpurukan kami kalau kami terus seperti ini di bawah kekuasaan dan penindasan atas nama NKRI", ujar George.

Yan Christian Warinussy, pegiat HAM di Manokwari mengatakan, Polri telah mengingkari amanat Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 tentang Hak kebebasan berkumpul dan berserikat mengeluarkan pikiran dan tulisan dalam menangani unjuk rasa damai para mahasiswa Papua dan para simpatisannya.

"Dalam aksi-aksi unjuk rasa tersebut, di Tanah Papua banyak pengunjuk rasa mengalami kekerasan fisik dan ditangkap serta dibawa ke kantor polisi," kata Yan.

Baca juga: Buntut Aksi Ulang Tahun Papua, 500 Mahasiswa Diperiksa Polisi

Yan mengatakan, dari peristiwa penangkapan di berbagai daerah itu terlihat Pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sangat bersifat represif. Padahal aksi damai 1 Desember 2018 itu dilindungi undang-undang seperti Undang Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang Undang No.9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.






Panglima TNI Sebut Operasi Tegas Dilakukan di Daerah Rawan Papua

16 jam lalu

Panglima TNI Sebut Operasi Tegas Dilakukan di Daerah Rawan Papua

Panglima TNI sebut operasi di Papua ini dilakukan dengan 3 pendekatan, yakni pendekatan lunak, pendekatan kultural, dan pendekatan keras.


Kronologi Warga Diduga Ditembak Mati di Dogiyai Papua Tengah Versi Masyarakat

2 hari lalu

Kronologi Warga Diduga Ditembak Mati di Dogiyai Papua Tengah Versi Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, mengadu dan melapor ke Komnas HAM atas kasus dugaan penembakan dan pembunuhan oleh polisi


Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

2 hari lalu

Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

MPR mendukung tindakan pemerintah pusat, TNI dan Polri, dalam menciptakan kondisi Papua yang aman, damai, dan kondusif.


KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

2 hari lalu

KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

Lukas Enembe menjadi tersangka dalam kasus suap sejumlah proyek pembangunan di Papua.


Rasio Elektrifikasi 2022 Melambat, ESDM: Wilayah Timur Menjadi Fokus Kami

3 hari lalu

Rasio Elektrifikasi 2022 Melambat, ESDM: Wilayah Timur Menjadi Fokus Kami

Kementerian ESDM bakal meningkatkan rasio elektrifikasi agar seluruh wilayah Indoneia mendapatkan akses listrik.


Komnas HAM Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Dogiyai

3 hari lalu

Komnas HAM Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Dogiyai

Pelapor akan mendatangi kantor Komnas HAM Senin siang ini.


Curigai Ada yang Biayai Anton Gobay, Kabareskrim: Kami akan Telusuri Duitnya Dari Mana

8 hari lalu

Curigai Ada yang Biayai Anton Gobay, Kabareskrim: Kami akan Telusuri Duitnya Dari Mana

Kabareskrim Komjen Agus Andrianto mengatakan pihaknya menindaklanjuti kasus penangkapan WNI tersebut dengan menelusuri sumber keuangan Anton Gobay.


Memburuknya Kebebasan Pers dan Sipil di Papua

9 hari lalu

Memburuknya Kebebasan Pers dan Sipil di Papua

Dugaan aksi teror terhadap jurnalis berulang kali terjadi di Papua. Pelanggaran kebebasan pers tak terlepas dari masifnya pelanggaran kebebasan sipil.


9 Pantai Papua Terbaik yang Cocok untuk Diving dan Snorkeling

9 hari lalu

9 Pantai Papua Terbaik yang Cocok untuk Diving dan Snorkeling

Daftar pantai terbaik dan cantik di Papua yang menyuguhkan keindahan alam serta menghadirkan beragam permainan air seru.


76 Tahun Megawati Soekarnoputri, Berikut Rekam Jejak Kontroversinya

9 hari lalu

76 Tahun Megawati Soekarnoputri, Berikut Rekam Jejak Kontroversinya

Sebagai tokoh publik Megawati Soekarnoputri kerap disorot. Beberapa pernyataan atau perbuatannya pun dianggap kontroversial.