Selasa, 11 Desember 2018

Kubu Jokowi Tak Akan Laporkan Acara Reuni Akbar 212 ke Bawaslu

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa Persaudaraan Alumni (PA) 212 membawa bendera saat menghadiri acara Reuni Akbar 212, di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Ahad, 2 Desember 2018. Bendera tauhid sempat disoalkan sekelompok orang karena dianggap sebagai simbol ormas terlarang, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). TEMPO/Subekti.

    Massa Persaudaraan Alumni (PA) 212 membawa bendera saat menghadiri acara Reuni Akbar 212, di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Ahad, 2 Desember 2018. Bendera tauhid sempat disoalkan sekelompok orang karena dianggap sebagai simbol ormas terlarang, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin, Arsul Sani menilai acara Reuni Akbar 212 bernuansa politik dan memuat unsur kampanye. Kendati begitu, Arsul mengatakan TKN Jokowi - Ma'ruf tak akan mempersoalkan dugaan pelanggaran itu ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.

    Baca juga: Nama Prabowo Dielu-elukan Peserta Reuni Akbar 212

    "Kalau TKN Jokowi - Ma'ruf, kami enggak akan mempersoalkannya ke Bawaslu," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Desember 2018.

    Arsul mengatakan, TKN tak ingin kondisi politik kian tak kondusif dengan saling melaporkan. Di sisi lain, pihaknya bersyukur lantaran acara itu sudah berjalan lancar dan rampung.

    Meski begitu, Arsul mempersilakan publik untuk menilai secara langsung acara Reuni Akbar 212 tersebut. TKN, ujarnya, tak bisa menghalangi jika ada elemen masyarakat yang ingin mempersoalkan dugaan pelanggaran kampanye di acara itu.

    "Kami serahkan kepada Bawaslu, terserah juga kalau ada elemen masyarakat yang menganggap itu pelanggaran dan membawanya ke Bawaslu," ujar Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ini.

    Arsul mengimbuhkan, tim Jokowi juga memahami bahwa acara Reuni Akbar 212 merupakan forum para pendukung Prabowo Subianto. "Kalau bagi kami itu sudah jelas bahwa forum reuni itu memang dimaksudkan untuk mendukung pencapresan Pak Prabowo, apakah itu dimaknai sebagai kampanye, ya silakan masyarakat yang menilai," kata Arsul.

    Baca juga: Setelah Reuni Akbar 212, Yusuf Mansur: Yang Kontra Tahan Diri

    Acara Reuni Akbar 212 dinilai sebagai kampanye oleh sejumlah pihak. Salah satu sebabnya ialah pidato pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab yang mengimbau agar hadirin tak memilih calon presiden dan calon anggota legislatif yang diusung partai-partai pendukung penista agama. Rizieq juga mengimbau hadirin memilih capres hasil Ijtima Ulama.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 1995 - 2017

    Sejak kehadiran KPK pada 2002, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hingga 2017 menanjak 18 poin yang berarti ada di peringkat 96 dari 180 negara.