Mahyudin Setuju Pelajaran PMP Dihidupkan Kembali

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahyudin Setuju Pelajaran PMP Dihidupkan Kembali

    Mahyudin Setuju Pelajaran PMP Dihidupkan Kembali

    INFO NASIONAL – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang membahas wacana mata pelajaran pendidikan moral Pancasila (PMP) kembali diajarkan di sekolah-sekolah. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin setuju dengan wacana tersebut.

    "Menghidupkan kembali PMP itu merupakan aspirasi masyarakat. Masyarakat ingin pelajaran PMP itu diajarkan lagi di sekolah. Pemerintah harus menyikapi dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat itu," kata Mahyudin setelah menyampaikan sosialisasi Empat Pilar MPR kepada para ibu yang terhimpun dalam Himpunan Wanita Karya (HWK) di Balikpapan, Minggu, 2 Desember 2018.

    Mahyudin mengatakan banyak guru yang menyampaikan aspirasi untuk menghidupkan kembali pelajaran PMP. "Banyak guru yang menyampaikan ke saya, tolong pelajaran PMP dihidupkan kembali. Saya sudah bicara ke Menteri Pendidikan bahwa keinginan itu adalah aspirasi dari bawah," ujarnya.

    Menurut Mahyudin, ada hal luar biasa dalam pelajaran PMP, yaitu pendidikan moral. "Sekarang PMP sudah diganti dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn). Pendidikan moralnya hilang.  Karena itu, pelajaran-pelajaran yang mengajari soal integritas perlu dihidupkan kembali," ucapnya.

    Mahyudin menambahkan, pemerintah (Kementerian Pendidikan) harus menyikapi juga menindaklanjuti aspirasi tersebut. "Apalagi di tengah tantangan globalisasi yang begitu kuat sekarang ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Dulu, kekhawatiran itu masih dibentengi dengan pendidikan moral Pancasila," katanya.

    Globalisasi, kata Mahyudin, telah menggeser nilai-nilai luhur Indonesia, karena masuknya budaya asing. Dengan globalisasi, tidak ada lagi sekat-sekat. "Orang bisa belajar merakit bom dan menjadi radikal dari Internet. Globalisasi ini mendegradasi nilai-nilai budaya kita. Dulu, kita bisa melawan dengan pendidikan moral Pancasila," tuturnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.