Pemuda Muhammadiyah Harap Tak Ada Politisasi Doa di Reuni 212

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua umum Pemuda Muhammadiyah yang Baru terpilih Sunanto. TEMPO/Pribadi Wicaksono

    Ketua umum Pemuda Muhammadiyah yang Baru terpilih Sunanto. TEMPO/Pribadi Wicaksono

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto berharap tidak terjadi politisasi kegiatan doa dan dzikir untuk kepentingan politik siapa pun dalam acara Reuni 212 yang digelar di Monas pada Ahad, 2 Desember 2018.

    Baca: Zulkifli Hasan dan Peserta Reuni Akbar 212 Doakan Rizieq Shihab

    “Kegiatan muliadzikrullah (mengingat Allah SWT) adalah ibadah sakral yang seyogyanya bersih dari aktifitas politik yang bersifat profane,” ujar Sunanto lewat keterangannya pada Ahad, 2 Desember 2018.

    Menurut Sunanto, Pemuda Muhammadiyah berkepentingan mengingatkan hal tersebut agar umat Islam dan bangsa Indonesia senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Namun, kata dia, Pemuda Muhammadiyah secara kelembagaan tidak mengutus secara resmi kader-kadernya dalam kegiatan tersebut. Sebab, Pemuda Muhammadiyah baru saja usai menghelat muktamar di Yogyakarta.

    “Tapi, Pemuda Muhammadiyah tidak melarang kehendak pribadi dari setiap kader yang hendak ikut dalam kegiatan tersebut selama kegiatan itu dalam agenda dawah, dan dzikir umat Islam yang otentik,” kata dia.

    Sebelumnya, Persaudaraan Alumni 212 sebagai penyelenggara menjamin bahwa acara tersebut tidak membawa kepentingan politik. PA 212 juga melarang peserta membawa bendera atau atribut partau politik dan hanya memperbolehkan relawannya mengibarkan bendera bertuliskan kalimat tauhid dalam Reuni Akbar 212.

    Juru bicara PA 212 Novel Bamukmin mengatakan, pengibaran bendera dilakukan sebagai bentuk keprihatinan atas insiden pembakaran bendera yang terjadi di Garut beberapa waktu lalu. "Sangat prihatin. Menyimpang dari syariat Islam dan penghinaan agama," kata Novel di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur pada Jumat, 30 November 2018.

    Tak hanya bendera, panitia juga melarang relawan PA 212 mengenakan baju atau kaos yang berlambang partai politik atau pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ia hanya mengizinkan relawannya mengenakan baju dan celana berwarna putih.

    Simak: Lima Fakta Reuni Akbar 212: Dituding sebagai Gerakan Politik

    "Kami sengaja memakai warna baju putih untuk menyimbolkan bahwa kami netral," kata Novel. Ia pun mengusung semboyan 'Putihkan Jakarta' dalam aksi Reuni 212 tersebut. Motto itu Novel utarakan untuk menampik banyaknya kabar bahwa reuni 212 dilandasi kepentingan politik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.