Digelar di Masa Kampanye, Tjahjo: PNS Jangan Ikut Reuni Akbar 212

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) berjabat tangan dengan Bupati Tulungagung nonaktif, Syahri Mulyo (kedua kanan), disaksikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (kiri) dan pelaksana tugas Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo (kanan), saat pelantikan di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa, 25 September 2018. KPK menduga Syahri Mulyo menerima duit Rp 2,5 miliar terkait dengan proyek jalan dari seorang kontraktor. ANTARA/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghimbau jajaran pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak ikut Reuni Akbar 212 yang berlangsung di Lapangan Monas.

Simak: Reuni Akbar 212 Dianggap Gerakan Politik Oposisi Jokowi

“Meskipun kegiatan itu diumumkan bukan kampanye, tapi kondisi sekarang itu masa kampanye, agar tak disalahgunakan sebaiknya pegawi negeri di lingkup Kementerian Dalam Negeri tak usah ikut,” kata Tjahjo di sela lawatan ke Yogya Sabtu 1 Desember 2018.

Namun, Tjahjo menuturkan Kementerian Dalam Negeri tidak bisa melarang pegawai negeri atau ASN untuk ikut hadir dalam acara subuh berjamaah yang juga merupakan rangkaian kegiatan Reuni Akbar 212. “Tak ada masalah kalau yang bersangkutan (PNS) pergi dalam konteks shalat subuh berjamaah,” ujarnya.

Meski begitu, Tjahjo menuturkan karena kegiatan reuni 212 itu dilaksanakan saat masa kampanye Pemilu 2019, ia menghimbau PNS tetap berdoa di tempat ibadah umum atau rumah masing-masing. Sebab tak ada yang bisa menjamin jika kegiatan yang diklaim bukan kampanye itu di tengah jalan muncul unsur kampanye sehingga bisa menjadi serangan balik bagi PNS yang ikut.

“Kalau salat subuh berjamaah silahkan saja, yang jelas kalau (kegiatan reuni 212) itu di hari politik, jangan sampai netralitas PNS dipertanyakan,” ujarnya.

Baca: Panitia Klaim Alumni Berbeda Kelompok Dukung Reuni Akbar 212

Tjahjo tak mau berkomentar soal Reuni Akbar 212. “Itu yang menilai biar kepolisian,” kata dia.






Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

21 jam lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

4 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

4 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

5 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

6 hari lalu

Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

Menurut Bawaslu kampanye dalam metode debat memungkinkan dilakukan di kampus.


Jair Bolsonaro Kampanye di Sela Acara Pemakaman Ratu Elizabeth II

9 hari lalu

Jair Bolsonaro Kampanye di Sela Acara Pemakaman Ratu Elizabeth II

Jair Bolsonaro mengubah perjalanannya ke London untuk pemakaman Ratu Elizabeth II menjadi acara kampanye pemilu


Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

14 hari lalu

Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

Apa saja yang bisa dan tak boleh dilakukan Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan nanti? Ini tugas-tugasnya.


Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

16 hari lalu

Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

Sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta akan menyodorkan 27 nama pengganti Anies Baswedan dalam Rapimgab besok


Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Lakukan Pantauan kepada 4 Kabupaten di Bali

18 hari lalu

Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Lakukan Pantauan kepada 4 Kabupaten di Bali

Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri lakukan pemantauan terhadap 4 kabupaten di Bali untuk penggunaan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional.


Jokowi Lantik Abdullah Azwar Anas Jadi Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

21 hari lalu

Jokowi Lantik Abdullah Azwar Anas Jadi Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Abdullah Azwar Anas resmi menjabat sebagai Menpan RB setelah dilantik Presiden Jokowi hari ini.