Politikus PSI Minta Bawaslu Awasi Reuni Akbar 212

Reporter

Editor

Amirullah

Ribuan umat Muslim ikuti hadiri acara Reuni Akbar 212 di kasawan silang Monas, Jakarta Pusat, 2 Desember 2017. Maria Fransisca.

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli mengatakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) perlu mengawasi aksi Reuni Akbar 212. Sebab, menurut Guntur, aksi massa ini dapat berpotensi menjadi kegiatan kampanye pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Baca: Panitia: Pembatalan Undangan Jokowi Tak terkait Kasus Bahar Smith

"Tidak bisa dipisahkan reuni sebagai gerakan memenangkan Prabowo dan Sandiaga," ujar Guntur dalam diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta, Sabtu, 1 Desember 2018. Reuni Akbar 212 akan dilangsungkan di Monas pada Ahad, 2 Desember 2018. 

Menurut Guntur, potensi pelanggaran dengan kampanye di muka umum ini dapat dilihat dari peserta Reuni Akbar 212. Dia mengatakan semua tokoh-tokoh penting di kubu Prabowo hadir dalam acara Ahad esok. "Apalagi nanti kalau Prabowo hadir, ini semakin memperlihatkan keinginan untuk memenangkan pilpres 2019," katanya.

Baca: Ini Jadwal Rizieq Shihab di Reuni Akbar 212

Hal senada disampaikan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens. Boni menilai jika Prabowo hadir, acara tersebut dapat berpotensi menjadi rapat umum di ruang publik yang tak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye. "Bawaslu harus turun dalam hal ini. Apakah 212 ini kampanye atau bukan," ucapnya.






Anies Baswedan Resmikan Sekolah Net Zero Carbon, Politikus PSI: Jadikan Ini Standar Baru

1 hari lalu

Anies Baswedan Resmikan Sekolah Net Zero Carbon, Politikus PSI: Jadikan Ini Standar Baru

Selain membangun sekolah net zero carbon, Pemprov DKI Jakarta juga tetap harus menambah jumlah sekolah negeri.


Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

2 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

Bawaslu menyatakan laporan penyebaran tabloid KBA News tentang Anies Baswedan tidak memenuhi syarat materil.


PSI Berharap TIM Pasca Revitalisasi Terbuka Untuk Semua Kalangan Seniman

4 hari lalu

PSI Berharap TIM Pasca Revitalisasi Terbuka Untuk Semua Kalangan Seniman

PSI berharap TIM setelah direvitalisasi bisa dinikmati oleh semua kalangan Seniman. Tetap ada kurasi.


Kali Ini PSI Dukung Langkah Pemerintah DKI, Tambah Kamera CCTV Cegah Kriminalitas

6 hari lalu

Kali Ini PSI Dukung Langkah Pemerintah DKI, Tambah Kamera CCTV Cegah Kriminalitas

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta menambah titik kamera CCTV.


Anggaran BSSN Naik 70 Miliar, PSI: Harus Transparan soal Rencana Kerja Keamanan Siber

6 hari lalu

Anggaran BSSN Naik 70 Miliar, PSI: Harus Transparan soal Rencana Kerja Keamanan Siber

Anggaran Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mengalami kenaikan Rp 70 miliar di tengah maraknya peretasan. PSI berharap penggunaannya tepat sasaran


Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi di Jakarta, Disusul PSI dan Gerindra

7 hari lalu

Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi di Jakarta, Disusul PSI dan Gerindra

NSN melansir hasil surveinya yang menempatkan PDIP dan PSI menduduki peringkat teratas elektabilitas di DKI Jakarta.


Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

9 hari lalu

Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

Menurut Bawaslu kampanye dalam metode debat memungkinkan dilakukan di kampus.


Anies Baswedan Pantang Mundur, Tetap Bangun Sumur Resapan Meski Dikecam Kiri-kanan

10 hari lalu

Anies Baswedan Pantang Mundur, Tetap Bangun Sumur Resapan Meski Dikecam Kiri-kanan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pembangunan sumur resapan itu merupakan salah satu dari proses revitalisasi Pasar Induk Beras Cipinang.


PSI Kritik Pengadaan Karangan Bunga Rp 1,1 Miliar oleh Pemkot Kota Bekasi

10 hari lalu

PSI Kritik Pengadaan Karangan Bunga Rp 1,1 Miliar oleh Pemkot Kota Bekasi

PSI Bekasi bandingkan anggaran pengadaan karangan bunga Kota Bekasi yang lebih besar daripada Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Kota Bogor.


Anies Baswedan Siap Jadi Capres 2024, PSI DKI: Harus Dinilai Secara Adil dan Objektif

13 hari lalu

Anies Baswedan Siap Jadi Capres 2024, PSI DKI: Harus Dinilai Secara Adil dan Objektif

Ketua DPW PSI DKI Michael Victor Sianipar mengatakan figur Anies Baswedan harus dinilai secara objektif tanpa sentimen dan emosional.