PDIP Tanggapi Serius Rencana Gugatan Partai Berkarya

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, dan Ketua DPD Jawa Barat TB Hasanuddin dalam acara konsolidasi partai di Kantor DPC PDIP Kabupaten Bekasi, Jalan Inspeksi Kali Malang, Cikarang Pusat, Sabtu, 17 November 2018. TEMPO/Dewi Nurita

    Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, dan Ketua DPD Jawa Barat TB Hasanuddin dalam acara konsolidasi partai di Kantor DPC PDIP Kabupaten Bekasi, Jalan Inspeksi Kali Malang, Cikarang Pusat, Sabtu, 17 November 2018. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia atau PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya akan menanggapi secara serius gugatan yang dilayangkan Partai Berkarya terhadap salah satu kadernya, Ahmad Basarah. Persoalan ini akan disertakan dalam pembahas dalam rapat kerja nasional (Rakernas) PDIP pada Sabtu, 1 Desember 2018.

    Baca: Duit Korupsi Bupati Cirebon Diduga Mengalir ke Acara PDIP

    Selain strategi Pilpres dan Pileg 2019, Hasto mengatakan partainya akan membahas soal gugatan Partai Berkarya. “Gugatan yang dilakukan Berkarya terhadap pak Ahmad Basarah juga kami tanggapi secara serius,” kata Hasto kepada wartawan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 Desember 2018.

    Sebelumnya Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang mengatakan, partainya meminta politikus PDIP Ahmad Basarah mengklarifikasi ucapannya yang menyebut Presiden Kedua RI Soeharto sebagai guru korupsi. Partai Berkarya juga tengah berencana melaporkan Basarah ke pihak berwajib.

    Hasto sebelumnya sempat menimpali, ia mengatakan pelaporan akan baik, karena akan terbuka kembali celah untuk membongkar kasus korupsi yang dilakukan Soeharto dan kroni-kroninya. Ia pun mendukung pernyataan Basarah, dan menekankan pada rakornas hari ini, sikap Basarah merupakan semangat antikorupsi yang juga menjadi sikap partai mereka.

    Baca: Kata Nico Siahaan soal Sumbangan Bupati Cirebon ke Acara PDIP

    Hasto menuding kebijakan Soeharto pada era Orde Baru tidak berpihak kepada petani, dan telah melakukan pemalsuan mobil impor dan mengklaim sebagai mobil pabrikan dalam negeri. Ia pun menuding Yayasan Supersemar sempat meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyetorkan uang, demi kepentingan kroni Soeharto.

    Hasto juga menyambar Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang didukung oleh Partai Berkarya dalam Pilpres 2019. Menurut Hasto, Prabowo tidak memiliki komitmen pada semangat reformasi atau tidak antikorupsi. Penilaian Hasto merujuk pada banyaknya caleg eks napi koruptor yang diajukan oleh Gerindra.

    “Kami jalankan perintah Ketua Umum, calon kami tidak satu pun yang terkena sanksi korupsi. Sementara yang di sana yang teriak-teriak korupsi stadium empat tidak mampu membereskan partainya dari koruptor,” kata Hasto dalam pidatonya dalam Rakornas PDIP.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.