Tjahjo Kumolo Sarankan PNS Kemendagri Tak Ikut Reuni Akbar 212

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai menghadiri acara resepsi pernikahan putra Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Soesatyo di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, Senin, 10 September 2018. TEMPO/Dias Prasongko

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai menghadiri acara resepsi pernikahan putra Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Soesatyo di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, Senin, 10 September 2018. TEMPO/Dias Prasongko

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghimbau tak ada jajaran pegawai negeri sipil yang ikut dalam kegiatan Reuni Akbar 212 yang akan berlangsung di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Ahad, 2 Desember 2018.

    Baca: Panitia Batal Undang Jokowi ke Reuni Akbar 212

    “Meskipun kegiatan itu (Reuni 212) diumumkan bukan kegiatan kampanye, tapi kondisinya sekarang itu masa kampanye. Agar tak disalahgunakan, sebaiknya pegawai negeri di lingkup Kemendagri tak usah ikut,” ujar Tjahjo di sela lawatan ke Yogyakarta, Sabtu, 1 Desember 2018.

    Tjahjo menuturkan, pada prinsipnya pihaknya tak akan mengimbau agar PNS tak ikut kegiatan tersebut jika konteksnya yang bersangkutan ingin hadir dalam kegiatan subuh berjamaah dengan massa 212 itu. “Tak ada masalah kalau yang bersangkutan (PNS) pergi dalam konteks salat subuh berjamaah,” ujar Tjahjo.

    Baca: PA 212: Massa Hanya Boleh Bawa Bendera Tauhid di Reuni Akbar 212

    Namun dia menuturkan, karena kegiatan reuni 212 dilaksanakan saat hari-hari dan bulan kampanye pemilu 2019, ia mengimbau PNS tetap berdoa di tempat ibadah umum atau rumah masing-masing saja. Sebab tak ada yang bisa menjamin jika kegiatan yang diklaim bukan kampanye itu muncul unsur kampanye sehingga bisa menjadi bumerang bagi PNS yang ikut.

    “Kalau salat subuh berjamaah silahkan saja, yang jelas kalau (kegiatan reuni 212) itu di hari politik, jangan sampai netralitas PNS dipertanyakan,” ujarnya.   

    Tjahjo sendiri tak mau berkomentar ihwal aksi yang dibuat oleh forum yang menampung orang-orang yang pernah terlibat dalam Aksi Bela Islam pada 2 Desember 2016 itu. “Itu yang menilai biar kepolisian,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.