Sudirman Said Sebut Rp 150 Triliun APBN Rawan Dikorupsi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Materi dan Debat, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Sudirman Said,  di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat pada Sabtu, 1 Desember 2018. (Andita Rahma)

    Direktur Materi dan Debat, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Sudirman Said, di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat pada Sabtu, 1 Desember 2018. (Andita Rahma)

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Gerindra Sudirman Said mengatakan lima hingga enam persen dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) rawan dikorupsi. Ia melihat, kerawanan terjadi sejak awal penetapan APBN.

    Baca: Sudirman Said Sebut Pengusaha Wait and See 'karena' Jokowi

    "Berdasarkan studi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada waktu penetapan APBN, itu antara lima sampai enam persen sudah hilang diambil oleh para pemburu rente," kata Sudirman di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 1 Desember 2018.

    Dari total APBN 2019 yang berjumlah Rp 2.400 triliun, kata Sudirman, sekitar Rp 150 triliun rawan dikorupsi. "Ini sesuatu yang luar biasa," ucap Sudirman.

    Baca: Sudirman Said Sindir Konflik Antar Menteri Gara-gara Impor Beras

    Lebih lanjut, Sudirman menilai, maraknya korupsi akibat lemahnya check and balance dari lembaga negara. Titik lemahnya berada pada fungsi kepemimpinan suatu lembaga. "Sentralistik, feodalistik, menimpa leadership kepemimpinan nasional hari ini," kata dia.

    Sudirman menilai perlu adanya penguatan kembali atau check and balance pada institusi negara agar formula baru dapat ditemukan untuk pengentasan korupsi. Selain itu, ia juga mengajak semua elemen bangsa untuk bersama-sama memberantas korupsi sebagai tanggung jawab semua pihak. "Buat saya masalah korupsi ini bukan hanya pikiran pemerintah dan oposisi, tapi semua pihak," ucap dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.