Sudirman Said Sebut Rp 150 Triliun APBN Rawan Dikorupsi

Reporter

Editor

Amirullah

Direktur Materi dan Debat, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Sudirman Said, di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat pada Sabtu, 1 Desember 2018. (Andita Rahma)

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Gerindra Sudirman Said mengatakan lima hingga enam persen dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) rawan dikorupsi. Ia melihat, kerawanan terjadi sejak awal penetapan APBN.

Baca: Sudirman Said Sebut Pengusaha Wait and See 'karena' Jokowi

"Berdasarkan studi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada waktu penetapan APBN, itu antara lima sampai enam persen sudah hilang diambil oleh para pemburu rente," kata Sudirman di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 1 Desember 2018.

Dari total APBN 2019 yang berjumlah Rp 2.400 triliun, kata Sudirman, sekitar Rp 150 triliun rawan dikorupsi. "Ini sesuatu yang luar biasa," ucap Sudirman.

Baca: Sudirman Said Sindir Konflik Antar Menteri Gara-gara Impor Beras

Lebih lanjut, Sudirman menilai, maraknya korupsi akibat lemahnya check and balance dari lembaga negara. Titik lemahnya berada pada fungsi kepemimpinan suatu lembaga. "Sentralistik, feodalistik, menimpa leadership kepemimpinan nasional hari ini," kata dia.

Sudirman menilai perlu adanya penguatan kembali atau check and balance pada institusi negara agar formula baru dapat ditemukan untuk pengentasan korupsi. Selain itu, ia juga mengajak semua elemen bangsa untuk bersama-sama memberantas korupsi sebagai tanggung jawab semua pihak. "Buat saya masalah korupsi ini bukan hanya pikiran pemerintah dan oposisi, tapi semua pihak," ucap dia.






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

14 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Ekonom Sebut Resesi Global Bisa Ubah Surplus Perdagangan Jadi Defisit

14 jam lalu

Ekonom Sebut Resesi Global Bisa Ubah Surplus Perdagangan Jadi Defisit

Ekonom menyebut surplus perdagangan bisa berubah dan berbalik arah menjadi defisit karena resesi global.


Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

14 jam lalu

Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

Sri Mulyani Indrawati membuat ruang sidang rapat paripurna DPR RI, hari ini, Kamis, 29 September 2022 riuh.


Sebut Utang BUMN Rp 1.500 T Masih Sehat, Ini Penjelasan Erick Thohir

17 jam lalu

Sebut Utang BUMN Rp 1.500 T Masih Sehat, Ini Penjelasan Erick Thohir

Erick Thohir mengungkapkan jumlah utang BUMN cukup sehat meski menembus Rp1.500 triliun.


DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

18 jam lalu

DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang APBN 2023 menjadi undang-undang.


Krisis Inggris, Sri Mulyani Yakin Dampaknya Tak Signifikan ke RI karena ..

19 jam lalu

Krisis Inggris, Sri Mulyani Yakin Dampaknya Tak Signifikan ke RI karena ..

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi Indonesia masih kuat menghadapi dampak krisis Inggris.


Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

20 jam lalu

Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih memiliki daya belanja yang besar hingga kuartal IV - 2022. Ini untuk menopang ekonomi hingga akhir tahun supaya bisa tumbuh di atas 5 persen sepanjang 2022.


Terkini BIsnis: Jokowi Minta Sri Mulyani Eman-eman APBN, BI Komentari Rupiah Jeblok

22 jam lalu

Terkini BIsnis: Jokowi Minta Sri Mulyani Eman-eman APBN, BI Komentari Rupiah Jeblok

Berita terkini bisnis pada siang hari ini dimulai dari permintaan Presiden Jokowi ke Sri Mulyani agar berhati-hati dalam mengelola APBN.


Kala Jokowi Minta Sri Mulyani Hati-hati Kelola APBN: Dieman-eman

22 jam lalu

Kala Jokowi Minta Sri Mulyani Hati-hati Kelola APBN: Dieman-eman

Jokowi berpesan agar bendahara negara mengatur belanja untuk kepentingan-kepentingan yang produktif.


3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

23 jam lalu

3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

Komisi III DPR menyetujui Johanis Tanak untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK