Kasus Bahar bin Smith, Polri Panggil Saksi Ahli Pekan Depan

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bahar bin Smith. foto/instagram

    Bahar bin Smith. foto/instagram

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI akan segera memanggil saksi ahli terkait kasus dugaan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo oleh Muhammad Bahar alias Habib Bahar bin Smith. Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri memperkirakan pemanggilan tersebut akan dilakukan pada pekan depan.

    Baca: 3 Kesalahan yang Dibuat Bahar bin Smith Menurut Politikus PKB

    "Pemeriksaan saksi ahli dalam rangka memperkuat konstruksi hukum pidana berupa ujaran kebencian yang diviralkan di media sosial," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat malam, 30 November 2018. Sebelumnya, tim siber telah dibentuk dan melakukan gelar perkara untuk menentukan konstruksi hukumnya.

    Saksi ahli yang dipanggil, kata Dedi, adalah ahli hukum pidana dan Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Sedangkan untuk alat bukti, video penghinaan Bahar kepada Jokowi masih menjadi bukti utama. Namun, polisi terus mencari adanya alat bukti pendukung lainnya.

    Baca: Beda Kubu Jokowi dan Prabowo Soal Pelaporan Bahar bin Smith

    Dalam kasus ini, ada dua laporan yang ditujukan kepada Bahar bin Smith. Laporan tersebut ada di Bareskrim Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Laporan di Bareskrim dibuat oleh pelapor La Komaruddin dengan nomor LP/B/1551/XI/2018/Bareskrim tertanggal 28 November 2018. Sedangkan di Polda Metro Jaya, tercatat nomor TBL/6519/XI:2018/PMJ/Ditreskrimsus tertanggal 28 November 2018.

    Bahar disangkakan melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 A ayat 2 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 4 huruf b angka 2 juncto Pasal 16 UU RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Pasal 207 KUHP dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun penjara.

    Baca: Kuasa Hukum FPI Belum Komunikasi dengan Bahar bin Smith


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.