TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Gun Gun Heryanto mengatakan, gerakan reuni akbar 212 masih lekat dengan kepentingan politik. Alasannya, gerakan ini lahir dalam atmosfir politik, yakni pada Pilkada DKI Jakarta 2016.
Baca: Pertimbangan Intelijen, Polisi: Tunda Reuni Akbar 212 Tandingan
"Kita tidak bisa memisahkan intensi politik (dengan aksi reuni akbar 212), karena 212 juga lahir dari suatu atmosfir politik," ujar Gun Gun di Litera Cafe, Ciputat, Tangerang Selatan, Jumat 30 November 2018.
Gun Gun menilai, sulit untuk melihat reuni ini sekadar acara romantisme mengenang aksi 2 Desember 2016. Jika memang acara itu murni reuni, baru bisa diketahui setelah acara berakhir. Sedangkan saat ini yang terlihat justru kepentingan politik.
Gun Gun menambahkan secara hukum aksi ini tak menyalahi aturan. Sebab hak untuk berkumpul dan berserikat itu dilindungi secara konstitusional dan negara tidak dapat bertindak represif. Karena itu dia berharap aksi 212 dimanfaatkan dengan baik oleh pesertanya.
Untuk itu, Gun Gun mengingatkan agar peserta aksi tidak menciptakan masalah hukum baru. Misalnya saja ujaran kebencian dalam orasi. "Kebebasan itu harus menghormati hukum dan keadaban etika berpolitik. Jadi jangan sampai ada hate speech," kata dia.
Ihwal kemungkinan dua kandidat presiden hadir dalam reuni akbar 212, Gun Gun berharap itu benar-benar terjadi. Sebab, bila itu menjadi kenyataan, maka paradigma masyarakat tentang gerakan 212 pasti berubah. "Menurut saya, orang akan hilang justifikasinya terhadap 212. Orang akan menganggap 212 tidak lagi dalam politik satu kaki," ujar Gun Gun.
Baca juga: Pengamanan Reuni Akbar 212, Polisi Kerahkan 20 Ribu Personel
Ungkapan serupa datang dari Calon wakil presiden pasangan Prabowo, Sandiaga Uno. Ia ingin kedua calon presiden itu kembali berpelukan di panggung reuni akbar 212. "Saya dengar Pak Presiden akan hadir dan Pak Prabowo juga akan hadir,” kata Sandiaga di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat, 30 November 2018. “Alangkah baiknya kalau mereka berpelukan di atas panggung.”
