Soal Reuni Akbar 212, Persaudaraan Alumni Sebut Pemerintah Panik

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal Koordinator Pelaporan Bela Islam Novel Bamukmin (kanan) mendatangi kantor Kepolisian Resor Jakarta Selatan, Rabu, 26 September 2018. TEMPO/Lani Diana

    Sekretaris Jenderal Koordinator Pelaporan Bela Islam Novel Bamukmin (kanan) mendatangi kantor Kepolisian Resor Jakarta Selatan, Rabu, 26 September 2018. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Persaudaraan Alumni atau PA 212 Novel Bamukmin menanggapi komentar banyak pihak termasuk pemerintah terkait rencana Reuni Akbar 212. Dia mempertanyakan kenapa pemerintah tak mendukung reuni akbar tersebut. "Saya melihat kepanikan yang luar biasa sehingga aparat pemerintahan ini ikut berpolitik," ujar Novel dalam pesan singkat, Jumat, 30 November 2018.

    Baca juga: Polda Metro Jaya Izinkan Reuni Akbar 212

    Menurut Novel, pemerintah seharusnya mendukung acara reuni akbar yang akan digelar pada 2 Desember mendatang. Sebab, kata dia, kegiatan ini dapat menjadi acara yang mempersatukan umat Islam di seluruh Indonesia. "Reuni Akbar Alumni 212 menjadi contoh pemersatu yang nyata sebagai Islam rahmatan alamin, yang menjadi perhatian dunia internasional," katanya.

    Reuni 212 ini merupakan peringatan peristiwa aksi pada 2 Desember 2016. Aksi tersebut digelar untuk memprotes mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Mereka menuntut Ahok dipecat karena dinilai menghina Islam.

    Berbagai pihak menyayangkan aksi ini akan digelar di Monas. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengimbau agar aksi 2 Desember itu dipikirkan ulang. "Imbauan saya ya dipikirkan ulang kegiatan-kegiatan yang justru tidak membawa rasa damai," kata Moeldoko, Kamis lalu.

    Baca juga: Pertimbangan Intelijen, Polisi: Tunda Reuni Akbar 212 Tandingan

    Moeldoko mengatakan dirinya mendengar suara dari sejumlah komunitas mengenai reuni akbar 212 tersebut. Menurut dia, masyarakat dari berbagai komunitas mengaku takut. Apalagi, kata dia, ada rencana kegiatan pengibaran sejuta bendera tauhid dalam acara itu.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.