INFO JABAR-- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, masalah utama di Jabar adalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Untuk itu tugasnya dalam 5 tahun ke depan adalah mengurangi ketimpangan tersebut melalui sejumlah program dan inovasi.
"Tugas kita 5 tahun ke depan adalah mengurangi ketimpangan caranya hidup harus adil, yang susah kita tolong yang maju harus memberikan dukungan," ujar Emil sapaan akrabnya saat membuka rapat konsolidasi Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) se-Jabar di kantor PKK Jabar, Jalan Soekarno Hatta nomor 468 Kota Bandung, Jumat, 30 November 2018.
Menurut Emil, desa akan diberdayakan secara maksimal, 2 Minggu lagi program 1 Desa 1 Perusahaan resmi dimulai. Tiap desa akan dibangun satu perusahaan. Direkturnya adalah anak muda yang baru lulus kuliah dan mengerti ekonomi digital, sedangkan karyawannya adalah seluruh warga desa yang menganggur.
"Kita juga akan membangun Desa Digital akan di-launching di Indramayu bulan depan. Nah, PKK nanti akan berperan disitu," kata Emil.
Untuk program 1 Desa 1 Hafidz yang kini sudah mulai berjalan, Emil meminta para anggota TP PKK mencarikan 5 nama anak di tiap desa yang akan diberikan beasiswa untuk bersekolah tahfiz Quran oleh pemerintah. "Setelah pulang lagi ke desanya mereka akan jadi imam di masjid dan meng-hafidzkan juga anak lainnya," ujarnya.
Program-program lain yang dititipkan Emil kepada TP PKK antara lain zero stunting, program Ngabaso (Ngabring ka Sakola), program Kredit Mesra dan program Setangkai (Sekolah Tanpa Gangguan Gawai).
Sementara, Ketua Tim Penggerak PKK Jabar Atalia Praratya mengungkapkan, rapat konsolidasi ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja TP PKK se-Jabar, baik kegiatan murni PKK maupun kegiatan yang bersinergi dengan program kerja perangkat daerah.
"Memaparkan rencana kerja TP PKK Jabar dan rencana kegiatan perangkat daerah Jabar tahun 2019 yang pelaksanaannya berintegrasi dan bekerja sama dengan TP PKK Kabupaten, Kota," kata Atalia.
Rapat konsolidasi dihadiri 280 peserta terdiri dari perangkat daerah, lembaga terkait tingkat Jabar, dan anggota TP PKK Jabar dan Kabupaten Kota. (*)