Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PP dan FKPPI Bakal Hadang Demo Mahasiswa yang Usung Papua Merdeka

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Puluhan orang yang tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) memperingati 49 tahun Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2018. Pepera 1969 menghimpun pendapat perwakilan masyarakat Papua Barat untuk bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. TEMPO/Subekti
Puluhan orang yang tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) memperingati 49 tahun Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2018. Pepera 1969 menghimpun pendapat perwakilan masyarakat Papua Barat untuk bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 50 anggota ormas Pemuda Pancasila dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI) mendatangi asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jumat, 30 November 2018.

Baca juga: Polri-TNI Tangkap 8 Orang Beserta Ratusan Amunisi di Papua

Mereka mendesak agar mahasiswa Papua tidak berunjuk rasa dengan membawa isu Papua Merdeka, Sabtu, 1 Desember 2018 di Surabaya. Massa hanya memasang dua spanduk bertuliskan Arek Suroboyo Menolak & Siap Melibas Gerakan Sparatis, dan Tangkap Provokator yang Berusaha Pecah Belah NKRI.

Usai memasang spanduk di pagar asrama, massa pergi ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk beraudiensi. "Kami minta polisi melarang aksi mahasiswa Papua," kata Ibrahim da Silva dari FKPPI Jawa Timur.

Menurut Ibrahim rencana demonstrasi mahasiswa Papua di Surabaya pada 1 Desember telah dia dengar. Ibrahim mengaku tak mempermasalahkan demo yang rencananya digelar di monumen Gubernur Soerjo dan monumen kapal selam. "Asal tak mengusung isu Papua Merdeka," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bila mahasiswa ngotot, Ibrahim berujar tak segan berkeras menghadang. Massa Pemuda Pancasila, FKPPI dan elemen lain, kata dia, bakal mengusir mahasiswa Papua dari lokasi unjuk rasa. "Silakan demo di Papua sana, jangan bermain isu kemerdekaan di Surabaya," katanya.

Baca juga: Tito Karnavian Sebut Papua Masih Jadi Daerah Rawan di Pemilu 2019

Pengacara Aliansi Mahasiswa Papua Veronica Koman mengatakan massa tak punya hak melarang demo mahasiswa Papua. Kalau FKPPI dan kawan-kawan akan demo kontra Papua Merdeka boleh. "Tapi jangan melarang pihak lain menyampaikan aspirasi," kata Veronica.

Dia meminta polisi bertindak adil dalam mengamankan unjuk rasa dari semua warga. Ihwal isu Papua Merdeka yang akan diusung mahasiswa, Veronica berujar hal itu bagian dari hak warga Papua memperingati identitasnya. "Selama Papua masih dalam bingkai NKRI," kata dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kapendam Cendrawasih Bantah Tudingan TPNPB-OPM soal Zona Perang di Paniai Papua

15 jam lalu

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan. Foto: Dok. Pendam XVII/Cenderawasih
Kapendam Cendrawasih Bantah Tudingan TPNPB-OPM soal Zona Perang di Paniai Papua

TNI membantah menetapkan wilayah di Papua, khususnya Paniai sebagai kawasan peperangan atau zona operasi khusus militer.


TPNPB-OPM Bunuh Polisi, Kapolda: Kami Tak Akan Biarkan Mereka Bikin Kejahatan di Tanah Papua

16 jam lalu

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri berjalan usai mengikuti rapat koordinasi terkait kondisi terkini di Papua pasca penangkapan Gubernur non aktif Lukas Enembe, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2023. Berdasarkan hasil rapat tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa kondisi Papua aman dan damai pascapenangkapan Lukas Enembe. TEMPO/Imam Sukamto
TPNPB-OPM Bunuh Polisi, Kapolda: Kami Tak Akan Biarkan Mereka Bikin Kejahatan di Tanah Papua

Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri mengatakan tidak akan membiarkan TPNPB-OPM melakukan kejahatan di Papua.


Pemerintah Diminta Tak Bebankan Penyelesaian Konflik Papua Hanya pada TNI dan Polri

17 jam lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
Pemerintah Diminta Tak Bebankan Penyelesaian Konflik Papua Hanya pada TNI dan Polri

Pemerintah harus menyelesaikan masalah di Papua dengan cara-cara yang komprehensif dan lintas sektor.


Kapendam Cendrawasih Bantah Tambah Pasukan TNI di Paniai Papua

19 jam lalu

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan. Foto: Dok. Pendam XVII/Cenderawasih
Kapendam Cendrawasih Bantah Tambah Pasukan TNI di Paniai Papua

Kapendam XVII Cendrawasih Letkol Inf Candra Kurniawan membantah tudingan adanya pengerahan pasukan gabungan TNI-Polri di Paniai.


Bentrok TNI Vs Brimob di Sorong, Kapolda Papua: Masalah Sepele, Perkelahian Antaroknum

1 hari lalu

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri berjalan usai mengikuti rapat koordinasi terkait kondisi terkini di Papua pasca penangkapan Gubernur non aktif Lukas Enembe, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2023. Berdasarkan hasil rapat tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa kondisi Papua aman dan damai pascapenangkapan Lukas Enembe. TEMPO/Imam Sukamto
Bentrok TNI Vs Brimob di Sorong, Kapolda Papua: Masalah Sepele, Perkelahian Antaroknum

Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri mengatakan bentrok TNI Vs Brimob di Sorong tak menganggu kondisi keamanan Papua secara keseluruhan.


Kasatgas Operasi Damai Cartenz Bantah Pernyataan Jubir TPNPB-OPM soal Pengerahan TNI-Polri

1 hari lalu

Kasatgas Damai Cartenz Kombes Pol. Faizal Rahmadani. ANTARA/Evarukdijati
Kasatgas Operasi Damai Cartenz Bantah Pernyataan Jubir TPNPB-OPM soal Pengerahan TNI-Polri

Kepala Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz membantah tudingan adanya pengarahan pasukan gabungan TNI-Polri setelah penembakan Dandim.


TPNPB-OPM Klaim Ada Mobilisasi Militer Buntut Pembunuhan Danramil Aradide, Ini Kata Satgas Damai Cartenz

1 hari lalu

Pasukan TNI-Polri menembak mati satu anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) saat akan menyerang pesawat sipil yang hendak mendarat di Bandara Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Jumat, 22 September 2023. [Penerangan Kogabwilhan III)
TPNPB-OPM Klaim Ada Mobilisasi Militer Buntut Pembunuhan Danramil Aradide, Ini Kata Satgas Damai Cartenz

Pengerahan pasukan TNI-Polri itu berlangsung setelah TPNPB OPM pimpinan Matius Gobai membunuh Danramil Aradide Letda Oktovianus Sogalrey.


TPNPB OPM Akui Tikam Anggota Polri Bripda Oktovianus Buara hingga Tewas di Yahukimo

1 hari lalu

Jenazah Bripda Oktovianus Buara yang ditemukan meninggal akibat dianiaya di Dekai tiba di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa 16 April 2024. (ANTARA/HO/Dok KP3 Bandara Sentani)
TPNPB OPM Akui Tikam Anggota Polri Bripda Oktovianus Buara hingga Tewas di Yahukimo

TPNPB OPM menyatakan bertanggung jawab atas pembunuhan Bripda Oktavianus Rebuara, polisi yang bertugas di Dekai, Yahukimo, Papua Pegunungan.


Pakar Sebut Inisiatif Panglima TNI Ubah Istilah KKB Jadi OPM Tidak Memilki Arti

3 hari lalu

Panglima TPNPB Kodap VIII Intan Jaya Brigadir General Undius Kogeya bersama pasukannya. Sumber: TPNPB OPM
Pakar Sebut Inisiatif Panglima TNI Ubah Istilah KKB Jadi OPM Tidak Memilki Arti

Perubahan istilah KKB menjadi OPM justru berpotensi meningkatkan eskalasi konflik di Papua


Pakar Ingatkan Pemerintah Antisipasi Respons Internasional soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

3 hari lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
Pakar Ingatkan Pemerintah Antisipasi Respons Internasional soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Perubahan istilah KKB menjadi OPM berpotensi membuat pemerintah akan melakukan tindakan yang lebih keras untuk menangani konflik di Papua.