Moeldoko Imbau Panitia Pikir Ulang Kegiatan Reuni Akbar 212

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Polhukam Wiranto (kanan) bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) menjadi pembicara dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Kamis 25 Oktober 2018. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    Menko Polhukam Wiranto (kanan) bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) menjadi pembicara dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Kamis 25 Oktober 2018. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengimbau agar kegiatan-kegiatan dalam acara Reuni Akbar 212 dipikirkan ulang. Rencananya, kegiatan tersebut bakal digelar alumni 212 pada Ahad, 2 Desember 2018.

    Baca: Panitia Undang Jokowi Hadir ke Reuni Akbar 212

    "Imbauan saya ya dipikirkan ulang kegiatan-kegiatan yang justru tidak membawa rasa damai," kata Moeldoko di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 29 November 2018.

    Moeldoko mengatakan dirinya mendengar suara dari sejumlah komunitas mengenai reuni tersebut. Menurut dia, masyarakat dari berbagai komunitas mengaku takut. Apalagi, kata dia, ada rencana kegiatan pengibaran sejuta bendera tauhid dalam acara itu.

    "Masyarakat kita itu melihat bendera hitam sudah ketakutan. Kenapa kita mesti menebarkan rasa takut kepada masyarakat. Secara psikologis, itu yang dihadapi masyarakat," ujarnya.

    Baca: Eks Pengacara Rizieq Shihab Akan Bikin Tandingan Reuni Akbar 212

    Penanggung Jawab Reuni Akbar 212, Slamet Maarif, mengatakan acara Reuni Akbar 212 akan berlangsung sejak pukul 03.00-12.00 di Monas. Panitia mengisi reuni ini dengan acara salat tahajud, salat subuh berjamaah, serta zikir dan salawat.

    Selain itu, panitia juga mengajak masyarakat yang datang ke reuni untuk membawa bendera tauhid. Masyarakat yang hadir bakal diminta mengibarkan bendera tauhid warna-warni bersama dengan bendera merah putih.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.