KPK Periksa Sekretaris Daerah Jabar dalam Kasus Suap Meikarta

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati, menutupi wajahnya saat akan menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 12 November 2018. Dewi Tisnawati diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan korupsi memberi atau menerima hadiah atau janji terkait pengurusan proyek pembangunan Meikarta di Pemerintahan Kabupaten Bekasi. TEMPO/Imam Sukamto

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati, menutupi wajahnya saat akan menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 12 November 2018. Dewi Tisnawati diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan korupsi memberi atau menerima hadiah atau janji terkait pengurusan proyek pembangunan Meikarta di Pemerintahan Kabupaten Bekasi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa dalam kasus dugaan suap proyek Meikarta. Dia akan diperiksa sebagai saksi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati

    "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk DT," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati pada Kamis, 29 November 2018.

    Baca: Bupati Bekasi Sudah Kembalikan Duit Suap Meikarta Rp 4,9 Miliar

    Yuyuk belum menjelaskan alasan pejabat pemprov itu diperiksa. Namun juru bicara KPK, Febri Diansyah sebelumnya mengatakan lembaganya mulai mendalami indikasi adanya pihak tertentu yang memiliki kepentingan mengubah aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi agar proyek tersebut bisa diterbitkan perizinan secara menyeluruh. "Perubahan aturan tersebut membutuhkan revisi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi," kata Febri.

    Baca: Meikarta Terlilit Kasus Suap, Alasan Konsumen Tetap Beli

    Selain Iwa, sebelumnya KPK telah memeriksa dua pejabat pemprov Jawa Barat lain, yakni Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Dinas Bina Marga Pemprov Jawa Barat, Yani Firman dan Kepala Bidang Fisik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Slamet.

    Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan empat pejabat dinas di Kabupaten Bekasi menjadi tersangka suap untuk memuluskan perizinan proyek Meikarta. KPK menyangka mereka menerima komitmen fee Rp 13 miliar dari Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, dua konsultan dan satu pegawai Lippo Group. Menurut KPK, duit itu diberikan untuk memuluskan perizinan proyek Meikarta.

    Baca: KPK Telah Mengetahui Pembuat Backdate Izin Proyek Meikarta


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arab Saudi Buka Bioskop dan Perempuan Boleh Pergi Tanpa Mahram

    Berbagai perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi mulai dari dibukanya bioskop hingga perempuan dapat bepergian ke luar kerajaan tanpa mahramnya.