Suap PN Jaksel, KPK : Diduga Hakim akan Terima Rp 650 juta

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah di kantornya, Jakarta Selatan pada 15 November 2018. TEMPO/Andita Rahma

    Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah di kantornya, Jakarta Selatan pada 15 November 2018. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menduga majelis hakim yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap kasus perdata Pengadilan Negeris Jakarta Selatan menerima Rp 650 juta.

    Baca: OTT PN Jaksel, KPK Tangkap Hakim dan Advokat

    "Diduga total uang yang akan diterima oleh hakim Rp 650 juta," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu 29 November 2018.

    Febri mengatakan pemberian tersebut dilakukan secara bertahap, pertama Rp 150 juta untuk lalu Rp 500 juta yang disita dalam operasi tangkap tangan KPK.

    Wakil ketua KPK, Alexander Mawarta mengatkan sebelumnya imbalan uang suap yang akan disepakati senilai Rp 2 miliar rupiah. Kesepakatan itu dilakukan oleh Muhamad Ramadhan, panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang sebelumnya berdinas di PN Jakarta Selatan, dengan Arif Fitriawan advokat Isrulah Achmad dari PT CLM.

    Alex mengatakan uang tersebut diduga berkaitan dengan perkara perdata dengan nomor 262/Pdt.G/2018/PN Jaksel yang sedang ditangani oleh majelis hakim tersebut. Perkara perdata tersebut terkait pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM oleh PT APMR.

    Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima tersangka, mereka adalah Iswahyu Widodo, hakim PN Jaksel selaku ketua majelis hakim, Irwan hakim PN Jaksel, dan Muhad Ramadhan Panitera Pengganti di PN Jakarta Timur, sebagai penerima suap. Dan Arif Fitriawan advokat dan Martin P Silitonga dari pihak swasta dari PT CLM.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mengering di Sana-sini

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini bahaya kekeringan untuk wilayah Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.