TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Gatot S Dewabroto menilai upaya pengembalian duit yang diwacanakan Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah terkait kegiatan Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia tak lazim. Sebab, dalam Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan 2017, tak ditemukan opini negatif terhadap penggunaan dana itu.
Baca: 2 Calon Ketua Pemuda Muhammadiyah Ini ...
“Yang lazim dikembalikan itu kalau ada temuan BPK, ada kemahalan kegiatan,” kata Gatot kepada Tempo pada Rabu, 28 November 2018. Pernyataan Gatot ini menanggapi kabar akan dikembalikannya duit fasilitas kegiatan pemuda dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diterima Pemuda Muhammadiyah pada tahun lalu.
Upaya pengembalian duit senilai Rp 2 miliar kepada Kemenpora dari Pemuda Muhammadiyah sebelumnya disampaikan oleh mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, pada Jumat, 23 November, di Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jakarta. Dahnil, yang saat itu menjadi saksi kasus dugaan penyelewengan dana kemah, mengatakan kelompoknya akan mengembalikan uang kepada negara demi harga diri.
Gatot menilai, langkah Pemuda Muhammadiyah mengembalikan duit tergolong cukup aneh. Musababnya, selain belum ditemukan kerugian dari hasil audit badan pemeriksa keuangan, duit kemah itu merupakan hak utuh kelompok. Karenanya, Gatot menyatakan Kemenpora tidak meminta duit ini dikembalikan.
Sebelumnya, dana diterima berdasarkan perjanjian antara ketua panitia kegiatan, yakni Ahmad Fanani, dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemenpora. Jika Pemuda Muhammadiyah ingin mengembalikan duit, mereka harus melalui serangkaian proses.
Baca: Pemilihan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Diundur ...
Pertama, pihak Pemuda Muhammadiyah harus melaporkannya melalui PPK atau bendahara kegiatan. Kedua, laporan yang diterima bakal disampaikan ke bagian Badan Keuangan Kemenpora. Badan Keuangan Kemenpora lantas bakal mengeluarkan billing number. Billing number ini akan digunakan untuk menyetor duit pengembalian melalui sistem transfer ke bank.
