Zulkifli Nurdin, Ayah Zumi Zola Tutup Usia

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa Gubernur Jambi nonaktif, Zumi Zola Zulkifli, mengikuti sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 8 November 2018. Jaksa penuntut umum KPK menuntut Zumi Zola delapan tahun kurungan penjara dan denda pidana Rp 1 miliar dengan subsider enam bulan penjara. TEMPO/Imam Sukamto

    Terdakwa Gubernur Jambi nonaktif, Zumi Zola Zulkifli, mengikuti sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 8 November 2018. Jaksa penuntut umum KPK menuntut Zumi Zola delapan tahun kurungan penjara dan denda pidana Rp 1 miliar dengan subsider enam bulan penjara. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO,Jakarta - Zulkifli Nurdin, ayah dari gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan. Gubernur Jambi dua periode itu tutup usia karena sakit.

    Baca juga: Dituntut 8 Tahun Penjara, Zumi Zola: Saya Hormati Tuntutan Jaksa

    Kabar duka tersebut dibenarkan oleh pengacara Zumi Zola, Farizi. "Iya betul ayah pak Zumi meninggal dunia tadi di RS Pondok Indah," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu 29 November 2018.

    Farizi belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait kabar duka tersebut. Hingga malam ini kata dia pihaknya masih berkordinasi dengan keluarga Zumi Zola.

    Zulkifli Nurdin merupakan Gubernur Jambi periode 1999-2005 dan 2005-2010. Dia dilahirkan di Muara Sabak pada tanggal 12 Juli 1948.

    Baca juga: 1.211 Halaman, Berkas Tuntutan Zumi Zola Menggunung di Meja Jaksa

    Sedangkan Zumi Zola, saat ini tengah menjadi tahanan KPK, dia merupakan terdakwa dalam kasus dugaan uang suap kepada anggota DPRD Jambi terkait pengesahan APBD. Serta dugaan penerimaan gratifikasi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.