Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Eksklusif Puan Maharani: Revolusi Mental Bukan Perkara Instan

image-gnews
Puan Maharani. TEMPO/Subekti
Puan Maharani. TEMPO/Subekti
Iklan

Kemarin di Madura ada yang ditembak karena beda capres, bagaimana tanggapan Ibu dikaitkan dengan revolusi mental?

Menurut saya ini beda antara revolusi mental sama situasi politik. Karena yang saya pahami politik itu seharusnya jangan sampai memecah belah kita. Ini kan cuma urusan demokrasi 5 tahunan, untuk memilih pimpinan 5 tahun ke depan. Kalau kemudian hanya karena beda pilihan terpecah belah, buat saya itu bukan politik yang sehat. Seharusnya pesta demokrasi ini bikin kita gembira dan aman. Menyampaikan pilihan kita berbeda bukan berarti kita jadi enggak bersaudara, bukan kita enggak orang Indonesia. Apakah kemudian kalau salah satu calon akan menang kita enggak akan tinggal di Indonesia? kan kita akan tinggal di Indonesia. Kalau kita enggak punya pilihan lain, masa mau pindah ke luar negeri gitu kan.

Jadi yang harus dipahami adalah pesta demokrasi ini adalah pesta demokrasi seluruh rakyat Indonesia untuk memilih pimpinan nasionalnya sesuai pilihannya tanpa kemudian memecah belah kita.

Kapan target pemerintah untuk program revolusi mental ini berhasil?

Setiap tahun kita punya target. Apakah pelayanan publik bisa berubah, apakah kemudian pelayanan ini bisa memengaruhi kebiasaan seseorang. Setiap targetnya berbeda-beda di setiap kementerian. Tapi target utamanya adalah perubahan dari yang kurang baik menjadi lebih baik atau baik sekali untuk masyarakat. Dan selama 5 tahun periode pemerintahan ini tentu aja target-target itu akan kami evaluasi. Kami lihat sejauh mana ini sudah berjalan. Namun saya optimis sekarang ini dari pemerintah pusat sampai daerah sudah berusaha melakukan gerakan revolusi mental.

Bagaimana koordinasi pemerintah pusat dengan kepala daerah yang beda (pilihan pilpres)?

Sampai saat ini setiap saya melakukan kegiatan kerja nyata revolusi mental, misalnya di Solo dan Manado, yang dateng kepala daerahnya warna warni. Enggak ada urusannya warnanya apa lalu enggak mau koordinasi. Enggak ada. Semuanya datang warna warni dan semuanya sepakat. Kepala daerah berkeinginan untuk bisa membuat rakyatnya sejahtera, memberikan satu perbaikan untuk rakyatnya.

Kedatangan mereka itu kan menunjukkan mereka enggak ada masalah. Kalau ada masalah pasti enggak mau dateng. Dan saya sebagai salah satu koordinatornya mereka datang ke saya, happy enjoy. Kita enggak bicara warna dan setiap saya lihat laporannya benar-benar melakukan hal tersebut dan ingin berkoordinasi. Saya undang ke kantor saya juga datang. Saya diundang ke daerahnya saya juga datang. Kan biasanya salah satu indikasi keberatan itu diundang enggak pernah hadir. Itu saja. Ini ramai, banyak gubernur yang beda warna juga datang.

Salah satu program revolusi mental adalah pembangunan gender. Angkanya positif. Masalahnya angka kekerasan seksual masih tinggi. Bagaimana menurut Ibu?

Pertama kami koordinasi dengan kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Karena memang itu teknisnya di PPPA. Kemenko cuma koordinasikan lintas sektor. Kemudian kami libatkan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), organisasi perempuan. Jadi lintas sektor. (Dengan) Kementerian Agama, Kemensos, sama-sama cari solusinya. Yang pasti bagaimana caranya mengurangi itu. Yang penting harus dilakukan menurut saya salah satunya adalah pendidikan. Bahwa perempuan itu harus diberikan kesempatan mendapatkan pendidikan sama dengan laki-laki.

Baca: Menko Puan Evaluasi 4 Tahun Revolusi Mental: Enggak Bisa Instan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati dan Kelanjutan Hak Angket yang Makin Redup

35 menit lalu

Prabowo Subianto bersama Megawati Sukarnoputri saat menyaksikan pertandingan Pencak Silat di Padepokan Silat TMII, Jakarta Timur, Rabu 29 Agustus 2018. Ryan Dwiky Anggriawan/TEMPO
Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati dan Kelanjutan Hak Angket yang Makin Redup

Puan Maharani melempar sinyal bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo pasca-Pemilu 2024 bisa saja terjadi.


Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

5 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

Sinyal persamuhan antara Megawati dengan Prabowo semakin terang benderang. Berikut sinyal-sinyal tersebut.


PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

6 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

Ihwal usul PKS, apakah masih ada peluang merevisi UU DKJ?


Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

7 jam lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.


Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

7 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerahkan potongan tumpeng kepada Presiden Joko Widodo, disaksikan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Prananda Prabowo saat mengikuti acara puncak HUT ke-50 PDI Perjuangan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2022. PDI Perjuangan merayakan HUT ke-50 sebagai bagian dari konsolidasi partai dalam rangka pemenangan Pemilu 2024. Perayaan tersebut mengusung tema
Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

Puan Maharani buka suara soal peluang pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto.


Puan Maharani Sebut Belum Ada Pergerakan Resmi dari Hak Angket Pemilu

9 jam lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Februari 2024. Rapat yang dihadiri oleh 95 anggota dan izin 196 sehingga total 291 orang anggota itu beragendakan penyampaian pidato Ketua DPR RI Puan Maharani untuk menutup masa persidangan III. TEMPO/M Taufan Rengganis
Puan Maharani Sebut Belum Ada Pergerakan Resmi dari Hak Angket Pemilu

Puan maharani menyebut pihaknya saat ini masih melihat dinamika politik di lapangan ke depan. soal hak angket.


Menko PMK Muhadjir Effendy: PON 2024 Aceh - Sumut Kado Istimewa untuk Presiden Jokowi

17 jam lalu

Menki PMK Muhadjir Effendi. TEMPO/Subekti
Menko PMK Muhadjir Effendy: PON 2024 Aceh - Sumut Kado Istimewa untuk Presiden Jokowi

Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan bahwa PON 2024 Aceh - Sumut sebagai kado istimewa untuk Presiden Jokowi.


Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

1 hari lalu

Sebelumnya, Said Abdullah memberikan usulan penghapusan daya listrik 450 VA dalam rapat Banggar DPR RI bersama Kementerian Keuangan pada Senin, 12 September 2022 lalu. Said meminta pemerintah menaikkan daya listrik rumah orang miskin dan rentan miskin. Foto: Istimewa
Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

Said Abdullah kader PDIP memperoleh suara terbanyak nasional, kalahkan Dedi Mulyadi dan Puan Maharani. Berikut harta kekayaannya.


Beda Sikap Polri dan Menko PMK Soal Penanganan Kasus TPPO Berkedok Ferienjob di Jerman

1 hari lalu

Ferienjob. Istimewa
Beda Sikap Polri dan Menko PMK Soal Penanganan Kasus TPPO Berkedok Ferienjob di Jerman

Menko PMK Muhadjir Effendy beranggapan tidak ada yang salah dari program kerja magang ferienjob.


Menko PMK Dorong Penyelesaian Damai Dugaan TPPO Berkedok Magang di Jerman

2 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) angkutan lebaran tahun 2024 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/Defara
Menko PMK Dorong Penyelesaian Damai Dugaan TPPO Berkedok Magang di Jerman

Menko PMK Muhadjir mendorong adanya penyelesaian damai dalam dugaan TPPO berkedok magang ke Jerman