Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Eksklusif Puan Maharani: Revolusi Mental Bukan Perkara Instan

image-gnews
Puan Maharani. TEMPO/Subekti
Puan Maharani. TEMPO/Subekti
Iklan

Apa indikator perubahan tersebut?

Pakai survei BPS (Badan Pusat Statistik), itu yang menjadi acuannya. Kemudian apa yang sudah kami lakukan yaa kalau di tempat saya sesuai tupoksinya ya. Kami melakukan intervensi-intervensi berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Bansos itu kemudian kami arahkan by name by address di bidang pendidikan dan kesehatan. Kemudian (untuk) orang miskin seperti ada program keluarga harapan untuk ibu-ibu. Menapa ibu-ibu? Karena kami anggap ibu-ibu ini yang punya tanggung jawab untuk mendidik anaknya. Kan secara ketimuran memang seperti itu. Bapak kepala keluarga, ibu yang mengurus anak atau rumah. Itu uang PKH-nya kita berikan kepada ibu untuk dipergunakan memberi makanan tambahan gizi, mengatur kebutuhan anaknya kalau misalnya mereka ada kebutuhan sekolah. Tapi untuk kebutuhan sekolah kami juga kasih. Biasanya ibu penerima PKH, anak juga penerima KIP.

Tapi ada pihak yang menganggap keberhasilan ini hanya anggapan pemerintah saja. Bagaimana tanggapan Ibu?

Kami memang sekarang ini sedang bersama-sama dengan kementerian di bawah saya, ada 8 kementerian. Juga saya koordinasi dengan semua Menko yang ada untuk bisa me-link-an keberhasilan ini menjadi satu keberhasilan bersama. Dalam arti, kesejahteraan sosial ini enggak mungkin berhasil tanpa dukungan ekonomi, tanpa ada keamanan (lewat) Kemenkopolhukam dan enggak mungkin berhasil juga kalau kemudian kami enggak gabungkan dengan poros maritim yang menjadi cita-cita Pak Jokowi. Jadi memang semuanya ini enggak mungkin berjalan sendiri-sendiri. Ini harus bersama-sama sehingga orang bisa melihat ini (sebagai) keberhasilan memang ada gotong royong.

Ini yang diturunkan ke Inpres (instruksi presiden)?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iya, revolusi mental, Inpres Nomor 12 Tahun 2016

Pemerintah juga akan mengeluarkan dana kelurahan selain dana desa. Bagaimana kajian kebijakan tersebut?

Rencananya tahun depan. Sekarang kan Kemenkeu sedang membuat skemanya. Bagaimana ini bisa dilakukan di kelurahan dan kecamatan. Kalau dana kelurahan ini kan wali kota-wali kota, kepala-kepala daerah itu menyampaikan kenapa kita enggak dikasih kesempatan untuk membangun kota. Itu salah satu pertimbangannya. Jadi bukan pemerataan, (tapi) kesamaan lah. Karena kalau kabupaten dibandingkan kota, kota kecil lah.

Pihak oposisi menilai revolusi mental yang digaungkan pemerintah belum maksimal, Mengapa?

Pertama baru dilakukan 4 tahun. Tadi saya sampaikan untuk mengubah satu kebiasaan seseorang saja enggak gampang. Makanya saya sampaikan ini enggak mungkin bisa berjalan instan. Jadi siapa pun yang nantinya akan menjadi pimpinan nasional --saya kan enggak berbicara sampai 2019 saja, 2024, sampai seterusnya-- kita kan enggak tahu pemimpin nasional kita nanti siapa. Ya kita berharap revolusi mental ini tetap harus dilakukan. Tetapi dengan bukti-bukti nyata di lapangan ini, saya merasa bahwa optimis gerakan revolusi mental ini sudah perlahan --memang sampai sekarang kita belum bisa melihat apa ini gerakan revolusi mental-- karena ini besar, luas, bahkan engga membuang sampah sembarangan saja itu sudah gerakan revolusi mental.

Kemudian rehabilitas sungai Citarum, itu revolusi mental. Dari yang kotor kayak gimana, kita mau perbaiki itu revolusi mental. Kemudian bagaimana kita membangun infrastruktur supaya enggak macet, itu revolusi mental. Jadi semua itu sebenarnya revolusi mental yang sudah dilakukan. Pelayanan publik sekarang pakai sistem Lapor. Semua kementerian diharapkan punya dashboard tentang apa saja yang sudah dilakukan, itu juga revolusi mental. Saya sih akan melihat bahwa kalau nanti pun tahun 2024 misalnya akan ada perubahan pemerintahan, atau apa pun namanya kalau dari tidak baik menjadi baik ya menurut saya itu revolusi mental.

Selanjutnya bagaimana tanggapan soal penembakan akibat beda pilihan capres?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati dan Kelanjutan Hak Angket yang Makin Redup

8 jam lalu

Prabowo Subianto bersama Megawati Sukarnoputri saat menyaksikan pertandingan Pencak Silat di Padepokan Silat TMII, Jakarta Timur, Rabu 29 Agustus 2018. Ryan Dwiky Anggriawan/TEMPO
Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati dan Kelanjutan Hak Angket yang Makin Redup

Puan Maharani melempar sinyal bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo pasca-Pemilu 2024 bisa saja terjadi.


Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

13 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

Sinyal persamuhan antara Megawati dengan Prabowo semakin terang benderang. Berikut sinyal-sinyal tersebut.


PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

15 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

Ihwal usul PKS, apakah masih ada peluang merevisi UU DKJ?


Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

15 jam lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.


Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

16 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerahkan potongan tumpeng kepada Presiden Joko Widodo, disaksikan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Prananda Prabowo saat mengikuti acara puncak HUT ke-50 PDI Perjuangan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2022. PDI Perjuangan merayakan HUT ke-50 sebagai bagian dari konsolidasi partai dalam rangka pemenangan Pemilu 2024. Perayaan tersebut mengusung tema
Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

Puan Maharani buka suara soal peluang pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto.


Puan Maharani Sebut Belum Ada Pergerakan Resmi dari Hak Angket Pemilu

17 jam lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Februari 2024. Rapat yang dihadiri oleh 95 anggota dan izin 196 sehingga total 291 orang anggota itu beragendakan penyampaian pidato Ketua DPR RI Puan Maharani untuk menutup masa persidangan III. TEMPO/M Taufan Rengganis
Puan Maharani Sebut Belum Ada Pergerakan Resmi dari Hak Angket Pemilu

Puan maharani menyebut pihaknya saat ini masih melihat dinamika politik di lapangan ke depan. soal hak angket.


Menko PMK Muhadjir Effendy: PON 2024 Aceh - Sumut Kado Istimewa untuk Presiden Jokowi

1 hari lalu

Menki PMK Muhadjir Effendi. TEMPO/Subekti
Menko PMK Muhadjir Effendy: PON 2024 Aceh - Sumut Kado Istimewa untuk Presiden Jokowi

Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan bahwa PON 2024 Aceh - Sumut sebagai kado istimewa untuk Presiden Jokowi.


Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

1 hari lalu

Sebelumnya, Said Abdullah memberikan usulan penghapusan daya listrik 450 VA dalam rapat Banggar DPR RI bersama Kementerian Keuangan pada Senin, 12 September 2022 lalu. Said meminta pemerintah menaikkan daya listrik rumah orang miskin dan rentan miskin. Foto: Istimewa
Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

Said Abdullah kader PDIP memperoleh suara terbanyak nasional, kalahkan Dedi Mulyadi dan Puan Maharani. Berikut harta kekayaannya.


Beda Sikap Polri dan Menko PMK Soal Penanganan Kasus TPPO Berkedok Ferienjob di Jerman

1 hari lalu

Ferienjob. Istimewa
Beda Sikap Polri dan Menko PMK Soal Penanganan Kasus TPPO Berkedok Ferienjob di Jerman

Menko PMK Muhadjir Effendy beranggapan tidak ada yang salah dari program kerja magang ferienjob.


Menko PMK Dorong Penyelesaian Damai Dugaan TPPO Berkedok Magang di Jerman

2 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) angkutan lebaran tahun 2024 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/Defara
Menko PMK Dorong Penyelesaian Damai Dugaan TPPO Berkedok Magang di Jerman

Menko PMK Muhadjir mendorong adanya penyelesaian damai dalam dugaan TPPO berkedok magang ke Jerman