Pengamanan Reuni Akbar 212, Polri: Kecil, Ditangani Polsek Gambir

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan umat Muslim berkumpul saat ikuti acara Reuni Akbar 212 di kawasan silang Monas, Jakarta, 2 Desmeber 2017. REUTERS/BEAWIHARTA

    Ribuan umat Muslim berkumpul saat ikuti acara Reuni Akbar 212 di kawasan silang Monas, Jakarta, 2 Desmeber 2017. REUTERS/BEAWIHARTA

    TEMPO.CO, Jakarta - Polri menyatakan tak perlu ada yang dikhawatirkan dari aksi Reuni Akbar 212. Aksi yang digagas oleh Persaudaraan Alumni 212 itu akan digelar pada 2 Desember mendatang di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

    Baca juga: Jadi Ikon, Jonru Bakal Dapat Jatah Orasi di Reuni Akbar 212 ...

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan, reuni itu hanya memerlukan pengamanan polisi dalam skala kecil. "Kecil itu. Ditangani Polsek Gambir bisa," ujar dia di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan pada Rabu, 28 November 2018.

    Meski begitu, Dedi tetap menyiagakan pasukannya untuk mengawal aksi tersebut. Tentunya guna menghindari hal-hal yang tak diinginkan.

    Kendati demikian, Dedi belum merinci jumlah personel yang akan dikerahkan saat mengawal aksi reuni yang diklaim akan dihadiri ribuan massa itu. "Nanti tanya aja ke Polda Metro atau Polres," ucap Dedi.

    Alumni 212 merupakan forum yang dibentuk untuk menampung orang-orang yang pernah terlibat dalam aksi Bela Islam pada Desember 2017 silam. Mereka menuntut mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk segera dipenjara. Saat itu, Ahok dituduh telah menistakan agama Islam memalui pidatonya di Kepulauan Seribu yang menyadur surah Al-Maidah ayat 51.

    Baca juga: Beredar Lokasi Menginap Peserta Reuni 212 ...

    Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Ma'rif mengatakan pihaknya sudah melakukan persiapan menjelang Reuni Akbar 212 di Monas, seperti melakukan perizinan ke pihak Kepolisian ataupun Pemerintah Provinisi DKI Jakarta


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.