Keluarga Korban KM Multi Prima 1 Mengiba Kepada Basarnas

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • KM Multi Prima I. Foto: Dok. Basarnas

    KM Multi Prima I. Foto: Dok. Basarnas

    TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak tujuh anak buah kapal (ABK) KM Multi Prima 1 belum ditemukan sejak kapal kargo itu tenggelam di perairan Selat Bali pada Kamis, 22 November 2018. Seorang keluarga korban, Ummi Hadyah Saleh alias Umay, mendesak Badan SAR Nasional (Basarnas) turun tangan dalam pencarian.

    Baca: KM Multi Prima 1 Tenggelam, Ini Identitas 7 ABK ...

    "Karena saat ini hanya Badan SAR Mataram yang mencari," ujar Umay dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa 27 November 2018.

    Umay merupakan anak dari ABK KM Multi Prima 1, M. Pande Saleh (67). Umay mengatakan masih belum mendapat kabar penemuan ayahnya hingga hari keenam pasca kapal tenggelam.

    Menurut Umay, Basarnas harus ikut andil dalam pencarian korban yang tak kunjung ditemukan ini. Sebab, kata dia, ada kemungkinan kapal dan korban terbawa arus ke perairan lain dan membutuhkan tim lebih banyak untuk pencariannya.

    "Apakah karena ini cuma tujuh korban jadi Basarnas Pusat tidak ikut bantu pencarian?" katanya.

    Umay meyakini tim Basarnas akan sangat membantu pencarian korban. Sampai saat ini, kata dia, bangkai kapal kargo ini pun masih belum diketahui dan ditemukan. "Kemungkinan korban-korban masih ada di dalam kapal, karena hingga saat ini belum ditemukan satu pun," ucapnya.

    Baca: Detik-detik KM Multi Prima 1 Tenggelam ...

    KM Multi Prima 1 tenggelam setelah dihantam ombak. Kapal berisi bahan bangunan dan pakan ternak tersebut karam pada Pukul 18.00 waktu setempat Kamis 22 November 2018.

    Kapal kargo ini tenggelam dalam perjalanan dari Surabaya, Jawa Timur, menuju Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Saat berlayar, kapal tersebut membawa 14 ABK. Separuh jumlah ABK yang berada di dalam KM Multi Prima 1 tersebut berhasil diselamatkan oleh KM Cahaya Abadi 201 yang sedang berlayar di perairan yang sama.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.