PKS Mau Hapus Pajak Motor, JK: Bagaimana Cara Bangun Daerah?

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) memberikan sambutan saat penutupan Rakernas Dewan Masjid Indonesia di Jakarta, Minggu, (25/11/2018). Rakernas yang berlangsung tiga hari ini ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) memberikan sambutan saat penutupan Rakernas Dewan Masjid Indonesia di Jakarta, Minggu, (25/11/2018). Rakernas yang berlangsung tiga hari ini ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan janji Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan menghapus pajak motor jika menang Pemilu 2019. "Kalau dihilangkan bagaimana caranya membangun daerah," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 27 November 2018.

    Baca juga: Menang Pemilu, PKS Janji Hapus Pajak Motor dan SIM ...

    JK mengatakan, sebagian besar pendapatan asli daerah berasal dari pajak kendaraan bermotor. Di provinsi, kata JK, ada PAD yang 50 bahkan 70 persennya berasal dari pajak kendaraan bermotor. "Jadi kalau itu dihapuskan, bayangin itu pemda bagaimana," katanya.

    Padahal, kata JK, pendapatan daerah digunakan untuk membuat berbagai infrastruktur, seperti pelebaran jalan, flyover, dan perbaikan jalan. Pembangunan infrastruktur tersebut dibutuhkan untuk melayani sepeda motor dan mobil yang semakin banyak jumlahnya.

    Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf mengatakan partainya akan menghapus pajak sepeda motor jika menang dalam Pemilu 2019. Menurut Almuzzammil, PKS juga berjanji akan memberlakukan Surat Izin Mengemudi (SIM) sepeda motor seumur hidup.

    "Ada 105 juta sepeda motor di Indonesia, di mana sebagian besar adalah milik orang-orang kecil yang terdampak kebijakan ini," kata Almuzzammil.

    Almuzzammil mengatakan PKS akan memperjuangkan kedua hal itu dalam RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup. Hal ini, kata dia, dilakukan untuk mengurangi beban rakyat yang selama ini semakin bertambah. "Beban rakyat ini semakin berat dengan kenaikan tarif dasar listrik dan harga pangan," katanya.

    Baca juga: Hapus Pajak Motor, PKS: Kebijakan Jokowi Dinikmati Orang Kaya

    Menurut Almuzzammil, penghapusan pajak motor akan menguntungkan orang-orang kecil yang ekonominya lemah. Selain itu, rakyat kecil tak perlu buang-buang waktu untuk mengurusi surat-surat yang selama ini membuat repot.

    Ia juga menilai penghapusan pajak sepeda motor tidak akan mengganggu APBD provinsi di Indonesia. Sebab, ucap dia, data beberapa provinsi menunjukkan porsi dari pendapatan pajak sepeda motor itu sekitar 7-8 persen dari total APBD.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.