Eks Ketua KPK: Dana Kemah Timbulkan Public Distrust untuk Polri

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas memberikan keterangan terkait penarikan kembali permohonan uji materi UU MD3 oleh Koalisi Masyarakat Sipil di kantor MK, Jakarta Pusat,  7 Desember 2017. Tempo / Arkhelaus

    Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas memberikan keterangan terkait penarikan kembali permohonan uji materi UU MD3 oleh Koalisi Masyarakat Sipil di kantor MK, Jakarta Pusat, 7 Desember 2017. Tempo / Arkhelaus

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Busyro Muqoddas menyesalkan tindakan kepolisian yang dianggap terburu-buru dalam menangani kasus dugaan penyelewengan dana kemah pemuda.

    Baca: Dana Kemah Dipermasalahkan, Dahnil Anzar: Polisi Hina Jokowi

    "Saya khawatir sekali kalau penanganan kasus (dana kemah) itu tidak sistematis seperti berdasarkan temuan BPK. Ini malah menimbulkan public distrust (ketidakpercayaan masyarakat)," ujar Busyro ditemui di sela Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Yogyakarta, Selasa, 27 November 2018.

    Kasus dana kemah itu turut menyeret Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. Busyro yang kini duduk sebagai Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai seharusnya polisi mendalami dulu kasus itu sebelum diungkap ke publik.

    Busyro menganggap kasus dana kemah itu masih dalam proses penyelidikan. Anehnya, Badan Pemeriksa Keuangan dikabarkan tak menemukan dugaan penyimpangan. "Maka polisi sebaiknya mendalami dulu kasus itu dengan BPK sebelum melangkah lebih lanjut," ujar Busyro.

    Baca: Soal Dana Kemah, Dahnil Anzar Minta Jokowi Turun Tangan

    Dia juga menuturkan polisi seharusnya bisa berhitung agar kasus tersebut tak menjadi bumerang bagi institusi Polri. Apalagi kasus dana kemah itu diungkap menjelang dan saat Muktamar Pemuda Muhammadiyah dilakukan.

    "Seharusnya polisi bisa memetakan mana kasus prioritas itu agar tak muncul opini miring dari publik. Apa tak ada penundaan? Karena kasus lain bisa terjadi penundaan," ujarnya.

    Menurut Busyro polisi sepatutnya memberi contoh untuk memprioritaskan kasus-kasus yang muatannya lebih berat. Dia berharap kasus dana kemah bisa dilihat secara bijaksana, karena masih ada kasus-kasus besar lain, seperti penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang belum menemukan titik terang.

    "Berat kalau sampai terjadi public distrust. Polisi bisa dianggap hanya sebagai alat kekuasaan, apalagi ini menjelang pemilu," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    WhatsApp Pay akan Meluncurkan E - Payment, Susul GoPay dan Ovo

    WhatsApp akan meluncurkan e-payment akhir tahun 2019 di India. Berikutnya, WhatsApp Pay akan melebarkan layanannya ke Indonesia.