Ketua MPR Apresiasi Kemendikbud yang Akan Hidupkan Pelajaran PMP

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR RI Zulkifli Hasan melakukan audiensi dengan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), di Ruang Kerja Ketua MPR, Gedung Nusantara III, Kompelks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 November 2018. (dok MPR RI)

    Ketua MPR RI Zulkifli Hasan melakukan audiensi dengan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), di Ruang Kerja Ketua MPR, Gedung Nusantara III, Kompelks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 November 2018. (dok MPR RI)

    INFO NASIONAL– Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana akan mengembalikan atau menghidupkan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Pendidikan PMP dianggap sangat penting untuk menguatkan pemahaman Pancasila pada anak-anak didik.

    Ketua MPR RI Zulkifli hasan menilai rencana Kemendikbud tersebut sangat baik, sebab mata pelajaran PMP yang sempat ada sebelum era reformasi bergulir adalah mata pelajaran baik yang mampu menguatkan karakter anak-anak didik Indonesia.

    “Pelajaran PMP menurut saya penting. Lepas era reformasi, pelajaran tentang memahami Pancasila dan moral tersebut hilang dari kurikulum pendidikan Indonesia. Karena hilang, tidak disebut-sebut lagi maka anak bangsa tidak lagi perduli terhadap pancasila sebagai ideologi bangsa yang penuh nilai-nilai yang baik,” kata Zulhasan, panggilan akrab ketua MPR, ditengah-tengah audiensi dengan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), di Ruang Kerja Ketua MPR, Gedung Nusantara III, Kompelks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 November 2018.

    Diungkapkan Zulhasan, hilangnya, tergerusnya atau tidak lagi disentuhnya Pancasila sebagai ideologi negara selama 20 tahun reformasi bergulir, dampaknya sangat berbahaya terutama kepada anak-anak muda bangsa. “Karena mereka tidak mengenal Pancasila sebagai ideologi, maka mereka anak-anak muda akan mencari ideologi-ideologi lain sesuai pemahamannya masing-masing, itu sangat berbahaya,” ucapnya.

    Untuk itu, lanjut Zulhasan, kembalinya mata pelajaran PMP akan membuat mata dan hati serta jiwa anak-anak muda Indonesia kembali memahami bahwa Pancasila sebagai ideologi ternyata sarat akan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai ini mampu menjaga seluruh bangsa bersatu dalam wadah NKRI menuju cita-cita bersama menuju kesejahteraan bersama dan tidak perlu berpaling kepada ideologi lainnya.

    “Tapi saya sarankan jika benar terwujud PMP menjadi mata pelajaran kembali, maka metodenya harus disesuaikan dengan anak-anak muda zaman sekarang atau era kekinian. Tidak bisa lagi seperti dulu dengan doktrinasi harus begini dan begitu, anak muda sekarang tidak bisa lagi metodenya seperti itu.  Dan Pendidikan Moral Pancasila harus diajarkan secara baik terus menerus bahkan dimulai dari level pendidikan dasar hingga perguruan tinggi,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Zulhasan menekankan juga agar pendidikan soal wawasan kebangsaan harus sepanjang zaman. Jangan sampai ganti pemerintahan lalu hilang tidak lagi diajarkan.  Komitmen dan konsistensi sangat penting sekali dalam hal tersebut.

    “Seperti anak-anak muda yang tergabung dalam IPPNU yang menemui saya ini.  Mereka adalah termasuk generasi muda bangsa yang aktif serta mampu berperan dalam perkembangan bangsa Indonesia. Pembekalan soal wawasan kebangsaan sangat penting ditanamkan kepada mereka,” kata Zulhasan.

    Zulhasan merasa sangat terhormat bisa menyampaikan nilai-nilai kebangsaaan kepada mereka agar tumbuh karakter kebangsaan yang kuat dalam dada mereka, apalagi di tahun politik yang hingar bingar seperti ini. 

    “Pemahaman wawasan kebangsan yang baik juga akan diharapkan mampu menjadikan mereka mandiri, mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mampu membangun ekonomi bangsa dan mampu bersaing dalam situasi apapun,” tuturnya.

    Delegasi IPPNU sendiri dalam kesempatan tersebut menyampaikan undangan resmi kepada Ketua MPR RI Zulkifl Hasan untuk hadir dalam momen acara Kongres IPPNU yang akan digelar di Cirebon, Jawa Barat pada 21 Desember 2018. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.