Fahri Hamzah Nilai Janji PKS soal Pajak Motor Tak Didasari Kajian

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Rabu, 2 Mei 2018 TEMPO/Andita Rahma

    Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Rabu, 2 Mei 2018 TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menilai wacana penghapusan pajak kendaraan sepeda motor dan pemberlakuan surat izin mengemudi seumur hidup yang digaungkan Partai Keadilan Sejahtera tak memiliki dasar. Fahri mengkritik, usulan ini tak didasarkan kajian terlebih dulu.

    Baca: Polri Jawab PKS Soal SIM Seumur Hidup dan Motor Bebas Pajak

    "Kajiannya justru (jumlah pengguna) motor itu harus dikurangi," ujar Fahri kepada wartawan di kompleks gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 26 November 2018.

    Wacana yang lantas akan diusulkan menjadi rancangan undang-undang ini mulanya dicetuskan oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera Almuzzammil Yusuf. Almuzzammil mengatakan langkah PKS menghapus pajak kendaraan bermotor dan memberlakukan SIM seumur hidup ini penting untuk kepentingan masyarakat kelas bawah.

    Apalagi, Almuzzammil menilai, pajak kendaraan bermotor tidak signifikan bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Janji PKS lantas akan ditepati bila partai tersebut menang dalam Pemilu 2019.

    Baca: PKS: Pidato Prabowo Lulusan SMA Cuma Jadi Tukang Ojek Tak Negatif

    Fahri menduga janji itu hanya bertujuan untuk mendongkrak popularitas PKS. Namun, ujar Fahri, caranya justru keliru. Sebab, wacana PKS ini tak sejalan dengan langkah pemerintah memajukan peradaban. Negara yang maju, ujar dia, seperti Singapura, justru sudah meminimalisasi pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor.

    Salah satu cara yang diterapkan Singapura ialah dengan menetapkan harga pajak yang tinggi. Fahri juga menilai, majunya sebuah negara ditandai dengan peradaban transportasi massal yang membaik. Bukan dengan menjamurnya jumlah kendaraan sepeda motor.

    Bila pajak jenis sepeda motor dihapus, Fahri menduga akan terjadi peningkatan jumlah penggunanya. Hal ini pun malah berisiko terhadap peningkatan jumlah kecelakaan. Ia menyebut, 76 persen kecelakaan berasal dari kendaraan sepeda motor. "Jadi motor ini sebenarnya kendaraan yang sebaiknya dikurangi dari waktu ke waktu, bukan di tambah jumlahnya," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mengering di Sana-sini

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini bahaya kekeringan untuk wilayah Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.