TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika lebih ketat memilah dan menindak postingan di media sosial yang berpotensi menimbulkan perpecahan dan perseteruan masyarakat sehubungan dengan calon presiden (capres) dalam pilpres 2019. "Kamu meminta kepada Menkominfo untuk lebih ketat di dalam menyortir atau memilah postingan yang berbahaya," kata Karding kepada Tempo, Senin, 26 November 2018.
Permintaan ini disampaikan Karding merespons terjadinya cekcok beda pilihan calon presiden di media sosial yang berujung maut di Sampang, Madura.
Baca: Kronologi Kasus Penembakan Akibat Cekcok ...
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur Frans Barung Mangera mengatakan pembunuhan Subaidi terjadi di Kecamatan Sokobanah, Sampang, Jawa Timur. Subaidi, tewas akibat berbeda pandangan politik dengan temannya, Idrus. Cekcok itu berawal dari perselisihan di media sosial Facebook. Dalam akunnya, Subaidi mengunggah foto dengan status: "Siapa pendukung capres ini akan merasakan pedang ini."
Idrus mengomentari, "Saya ingin merasakan tajamnya pedang itu." Cekcok pilihan dukungan capres itu berlanjut di dunia nyata yang berujung pada kematian Subaidi. Lelaki itu tewas setelah ditembak mati dengan senjata rakitan milik Idris menembus dadanya pada Rabu 21 November 2018.
Baca: Cekcok Pilihan Capres di Facebook, Satu Orang ...
Menurut Karding, Kominfo harus melakukan intervensi dengan menghapus atau menurunkan postingan-postingan tentang dukungan capres di media sosial yang berpotensi menimbulkan kericuhan. Jika diperlukan, ujarnya, Kementerian dapat membentuk tim khusus yang bertugas memantau konten unggahan di media sosial.
"Postingan-postingan yang berbau SARA, intoleransi, radikal, provokatif, hajar saja," ujar Karding.
