BPK Belum Tetapkan Kerugian Negara atas Kegiatan Kemah Pemuda

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi pada rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pelindo II di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 2 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi pada rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pelindo II di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 2 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan belum menghitung dan menetapkan kerugian negara atas kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia 2017. Pernyataan ini menanggapi isu yang berkembang bahwa BPK telah menemukan angka kerugian atas kegiatan yang menyeret nama Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

    "Ini penting dikonfirmasi agar kami tidak terbawa oleh persepsi atas sesuatu yang belum kami lakukan," kata Anggota III BPK Achsanul Qosasi kepada Tempo, Ahad, 25 November 2018.

    Baca: Menpora Sebut Belum Terima Laporan Pengembalian Dana Kemah Pemuda

    Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia 2017 diinisiasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk kegiatan tersebut, kementerian menghibahkan anggaran sebesar Rp 5 miliar. Dana itu dibagikan kepada dua organisasi yang menyelenggarakan kegiatan kemah tersebut, yaitu Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor. Anggarannya sesuai dengan proposal yang diajukan masing-masing pihak.

    Achsanul mengatakan dana yang dipakai oleh Pemuda Muhammadiyah untuk kegiatan kemping pada 16-17 Desember 2017 lalu di Pelataran Candi Prambanan, Yogyakarta itu merupakan hibah dari Kemenpora bernilai Rp 2 miliar. Adapun penggunaan dana tersebut telah diaudit oleh BPK dalam Laporan Keuangan 2017.

    Namun, kata Achsanul, BPK hanya mengaudit Kemenpora sebagai pengguna anggaran. Ia menegaskan lembaganya tidak memeriksa Pemuda Muhammadiyah maupun GP Ansor sebagai penerima hibah. Sebab, mereka tidak bertugas memeriksa ormas.

    Baca: Pemuda Muhammadiyah Kembalikan Uang Rp 2 M karena Harga Diri

    Ihwal isu penyelewengan dana kegiatan kemah itu, Achsanul mengatakan dugaan ini mulanya muncul dari masyarakat. Menurut dia, ada masyarakat yang melapor kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya terkait dana kegiatan kemah pemuda tersebut.

    Atas laporan itu, polisi melakukan pengembangan pengusutan. "Jadi bukan berdasar LHP-BPK. BPK belum pernah menghitung kerugian negaranya," kata Achsanul.

    Ia mengatakan BPK bakal melakukan pendalaman pemeriksaan apabila Polda Metro Jaya mengirim surat permohonan perhitungan kerugian negara. Bila surat itu telah diterima, maka BPK akan menggelar audit perhitungan kerugian negara. Adapun sampai saat ini, BPK belum menerima surat tersebut dari kepolisian. Sementara itu, polisi masih terus melakukan penyidikan dan telah memeriksa Danhil dan Ketua Kemah Pemuda Ahmad Fanani.

    Achsanul mengatakan bila dari audit itu ditemukan hal-hal mencurigakan, BPK akan melakukan Pemeriksaan PDTT alias Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Ia pun meminta pihak-pihak terkait segera mengirim surat permohonan ke BPK untuk mendalami pengusutan penggunaan anggaran. "Agar semuanya jelas dan tidak terjadi perdebatan yang mengarah ke kegaduhan," ujarnya.

    Baca: Kemah Pemuda, Polisi: Dahnil Kembalikan Uang Rp 2 M ke Kemenpora


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?