FSGI Kritik Janji Pilpres Soal Impor Guru

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan massa pekerja honorer kategori dua (K2) DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI Jakarta, Rabu, 26 September 2018. Tuntutan utama yang disuarakan para pekerja K2 adalah meminta surat keputusan Gubernur. TEMPO/Subekti

    Ratusan massa pekerja honorer kategori dua (K2) DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI Jakarta, Rabu, 26 September 2018. Tuntutan utama yang disuarakan para pekerja K2 adalah meminta surat keputusan Gubernur. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta-Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengkritik janji impor guru yang disampaikan salah kubu calon presiden dan wakil presiden 2019. Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo, mengatakan impor guru bukan cara bijak dengan dalih memperbaiki kualitas pendidikan nasional.

    "Dari segi kuantitas, jumlah guru secara nasional ini berlebih," katanya dalam konferensi pers memperingati hari guru di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta, Ahad, 25 November 2018.

    Baca: FSGI Kecam Politisasi Guru Setiap Pemilu

    Heru berujar para guru di Indonesia resah jika impor guru ini benar-benar dilaksanakan. Alasannya, akan berdampak pada kompetisi yang tidak sehat.

    Ia menuturkan guru-guru di Indonesia masih bermasalah dengan kualitas. Merujuk dari hasil uji kompetensi guru 2015, nilai rata-rata guru nasional berkisar di angka 56,69. "Angka yang rendah," ucap Heru.

    Simak: Hari Guru, FSGI Minta Aturan Perlindungan bagi Guru Diperkuat

    Heru mengatakan cara yang lebih tepat untuk meningkatkan kualitas guru adalah dengan memberi pelatihan dan promosi melanjutkan pendidikan. "Bukan dengan mengimpor guru," katanya.

    Selain itu, kata dia, yang harus dilakukan untuk menyikapi jumlah guru yang berlebih adalah dengan distribusi merata terutama ke daerah-daerah tertinggal. "Jadi mengimpor guru bukan cara yang cerdas dan bijak," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.