Buwas: Fasilitas Pramuka Jangan Dipakai untuk Kegiatan Politik

Reporter:
Editor:

Amri Mahbub

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dirut Bulog Budi Waseso memaparkan visi-misinya sebagai calon ketua Kwarnas dalam Munas Pramuka di Kendari, 28 September 2018 [Dok: Humas Kwarnas]

    Dirut Bulog Budi Waseso memaparkan visi-misinya sebagai calon ketua Kwarnas dalam Munas Pramuka di Kendari, 28 September 2018 [Dok: Humas Kwarnas]

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso (Buwas) meminta masyarakat tidak menggunakan fasilitas yang dimiliki Gerakan Pramuka untuk kegiatan politik. Sebab, kata dia, gerakan pramuka merupakan institusi pendidikan atau organisasi nonpolitik.

    Baca juga: Buwas: Video Teriak 2019 Ganti Presiden Bukan Anggota Pramuka

    "Aset atau fasilitas pramuka dilarang digunakan untuk kegiatan politik praktis," kata Buwas sapaan akrab Budi Waseso melalui pernyataan tertulis, Sabtu, 24 November 2018.

    Bagi Gerakan Pramuka, kata dia, fasilitas seperti gedung kwartir, bumi perkemahan, dan aset lainnya dilarang digunakan untuk kepentingan politik. Budi pun meminta seluruh jajaran kwartir Gerakan Pramuka dari tingkat nasional sampai ranting, tidak menggunakan fasilitas kepramukaan untuk acara-acara yang terkait dengan aktivitas politik praktis.

    Baca juga: Budi Waseso Jadi Ketua Pramuka 2018-2023, Ini Harapan Kemenpora

    Sejak terpilih menjadi Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka untuk masa bakti 2018-2023, Budi bertekad mengembalikan marwah Gerakan Pramuka sebagai organisasi atau institusi pendidikan yang bersifat non-politik. Ia berharap fasilitas Gerakan Pramuka bisa lebih dimanfaatkan untuk memperbanyak aktivitas pendidikan bagi kaum muda.

    Selain itu, Buwas pun meminta setiap anggota pramuka tidak melakukan aktivitas politik praktis. "Indonesia sudah memasuki tahun politik. Anggota pramuka juga tidak boleh mengejek calon mana pun baik dalam pemilu presiden maupun legislatif," kata dia.

    Baca juga: BIN Bantah Intervensi Pemilihan Ketua Kwarnas Pramuka

    Menurut dia, setiap warga negara memang mempunyai hak politik masing-masing. Namun, anggora pramuka tidak boleh terjun dalam politik praktis. Hal ini bukan saja dalam pelaksanaan di lapangan, tetapi juga menyangkut penggunaan foto berseragam Pramuka pada alat-alat kampanye pemilihan Presiden dan anggota legislatif.

    Alasannya, kata dia, mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, gerakan ini merupakan institusi pendidikan non-politik. Sebab, kepanjangan Gerakan Pramuka berbunyi "Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana." Artinya, Gerakan Pramuka merupakan pendidikan nonformal bagi kaum muda, yang melengkapi pendidikan formal di sekolah dan pendidikan informal di lingkungan keluarga.

    Baca juga: Rencana Jambore Relawan 212 di Cibubur Dibatalkan

    Simak kabar terbaru dari Buwas dan Gerakan Pramuka hanya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.