TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan pertemuan para alumni HMI atau KAHMI berada satu tingkat di atas perkumpulan orang-orang yang hendak arisan. Berbeda dengan arisan, JK ingin di tiap pertemuan alumni HMI ada saling tukar pemikiran.
Baca juga: Keluarga Lafran Pane dan KAHMI Gelar Tasyakuran Pahlawan Nasional
Hal itu ia sampaikan dalam pidatonya di pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Hotel Abadi, Jambi, Sabtu, 24 November 2018. Menurut JK, pertemuan anggota KAHMI seharusnya tidak sekedar nostalgia masa lalu. "Karena itulah apabila bertemu di KAHMI ini harus bertemu secara intelektual," kata JK.
Menurut JK, jika pertemuan anggota KAHMI tidak berbicara secara intelektual maka perkumpulan ini tidak lebih istimewa dari organisasi massa lainnya. "Sebagai orang intelektual, sama dengan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), maka kita harus inovatif," ucapnya.
JK menuturkan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan adalah perkembangan teknologi yang cepat dan bagaimana memenangkan persaingan dalam hal berinovasi. Sebabnya ia ingin anggota KAHMI bisa membicarakan tentang kemajuan teknologi dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat.
"Oleh karena itu saya menyarankan untuk pertemuan (rakornas) berikutnya, kita bicara teknologi, bicara keilmuan, ekonomi, hal-hal apa yang dibutuhkan masyarakat dewasa ini untuk kemajuan," tuturnya.
JK berujar KAHMI harus tetap fokus bicara soal ilmu pengetahuan dan teknologi dan jangan terbawa oleh politik praktis. Ia menegaskan KAHMI tidak bisa dijadikan sebagai alat kekuasaan perorangan.
Berbeda dengan organisasi lainnya, kata JK, KAHMI merupakan organisasi massa yang bersifat intelektual. Karena itu, JK ingin KAHMI konsisten hanya membicarakan hal-hal keilmuan, teknologi, ekonomi, dan lainnya yang bertujuan untuk kemajuan bangsa.
Baca juga: Cerita Jokowi di Munas KAHMI dan Gelar Pahlawan untuk Lafran Pane
Atas dasar itu, kata dia, di KAHMI berkumpul banyak intelektual meski secara politik berbeda pandangan. "Ada yang di Golkar seperti saya dan pak Akbar, saudara Rokhmin Dahuri di PDIP, ada lagi di Hanura," ujarnya.
Soliditas yang terbangun di antara anggota KAHMI itu terancam rusak jika organisasi sudah dibawa-bawa ke urusan politik. Ia meminta dalam rakornas ini tidak ada pembahasan terkait politik praktis terutama menuju pemilihan umum 2019.
"Kita bicara ilmiah saja. Kiya tidak bisa bicara nanti April (2019) pilih siapa, ini tidak bisa di sini karena pasti pecah kalau kita bicara keberpihakan di KAHMI ini," ujarnya.
