Alasan KPK Undang 16 Ketua Umum Partai ke Konferensi Antikorupsi

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah di kantornya, Jakarta Selatan pada 15 November 2018. TEMPO/Andita Rahma

    Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah di kantornya, Jakarta Selatan pada 15 November 2018. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengundang 16 ketua umum partai politik dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNKP) 2018 di Jakarta pada 4 Desember mendatang. KPK beralasan mereka perlu diundang sebab mayoritas pelaku korupsi yang ditangani KPK berasal dari kalangan politikus.

    Baca: KPK Tetapkan 4 Perusahaan Tersangka Korupsi dan Pencucian Uang

    "KPK telah bertemu dengan perwakilan 16 partai dan telah mengirimkan undangan pada seluruh Ketua Umum Partai Politik," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat, 23 November 2018.

    Febri mengatakan persentase politikus yang diproses KPK berjumlah 61,17 persen. Jumlah itu terdiri dari 69 anggota DPR, 149 anggota DPRD dan 104 kepala daerah. "Angka-angka ini tentu saja sangat kita sesalkan," kata dia.

    Adapun ketua umum partai yang diundang adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasional Demokrat, Partai Garuda, Partai Berkarya dan Partai Keadilan Sejahtera.

    Selain itu, KPK juga mengundang, Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

    Baca: Dalam 6 Tahun KPK Tangkap 34 Kepala Daerah, Berikut Daftarnya

    "KPK berharap para Ketua Umum Parpol tersebut dapat hadir dalam kegiatan KNPK ini dan duduk bersama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Febri.

    KPK berencana menggelar KNKP pada 4 Desember 2018 di Jakarta. Tema dari KNPK adalah “Mewujudkan Sistem Integritas Partai Politik di Indonesia”. Menurut KPK, ini merupakan KNPK pertama yang menempatkan Partai Politik sebagai perhatian utama.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.