Hasto Kristiyanto: Pengangkatan KSAD Memang untuk Politik

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengambilan Sumpah Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 22 November 2018. Sebelum menjadi KSAD, Andika Perkasa merupakan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrad. TEMPO/Amston Probel

    Pengambilan Sumpah Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 22 November 2018. Sebelum menjadi KSAD, Andika Perkasa merupakan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrad. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja Hasto Kristiyanto menjawab berbagai spekulasi atas pengangkatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa. "Ya pengangkatan KSAD memang untuk politik, politik pertahanan. Harga cabe saja itu urusan politik. Sehingga pengangkatan pejabat negara itu tak terlepas dari urusan politik," kata Hasto Kristiyanto di bilangan Tamansari, Jakarta Barat pada Jumat, 23 November 2018.

    Baca: Andika Perkasa Jadi KSAD, KontraS: Kental Pengaruh Elite

    Banyak yang menilai pengangkatan Andika berbau politis karena merupakan menantu A. M. Hendropriyono, mantan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. PKPI adalah salah satu partai pengusung Jokowi di Pilpres 2019. Hendropriyono juga dekat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    Hasto mengatakan pengangkatan Andika sebagai KSAD tak terlepas dari pertimbangan profesional oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Sebagai prajurit TNI, beliau meniti karir dengan pengalaman yang lengkap," kata Hasto.

    Andika merupakan lulusan Akademi Militer 1987. Nama Andika Perkasa dikenal publik saat menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat. Bintangnya kian moncer saat Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden. Panglima TNI saat itu Jenderal Moeldoko mengatakan pengangkatan Andika itu karena keinginan Presiden Jokowi.

    Pada 2013, Andika tercatat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AD dengan pangkat Brigadir Jenderal. Dua hari setelah Jokowi dilantik pada pada 20 Oktober 2014, Andika Perkasa pun resmi menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden.

    Dua tahun berselang, Ia dipindah menjadi Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/Tanjungpura yang meliputi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Dua tahun berikutnya, Ia menjadi Komandan Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Tentara Nasional Indonesia (Kodiklat TNI). Andika tercatat hanya enam bulan menempati jabatan Dankodiklat tersebut.

    Pada 14 Juli 2018, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengangkat Andika menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Jabatan itu dipegangnya selama empat bulan saja sampai akhirnya ia kini menjadi KSAD dan menyandang pangkat Jenderal.

    Menurut Hasto, melesatnya karir Andika adalah hal wajar karena prestasinya yang cemerlang. "Kalau lihat ketika dulu republik dibangun, Panglima Besar Jenderal Sudirman itu menjabat sebagai panglima kalau tidak salah usianya masih sangat muda di bawah 40 tahun," kata dia.

    Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Feri Kusuma, menilai faktor kekerabatan mempengaruhi dalam pergantian KSAD kali ini. Menurut Feri, masih banyak perwira senior TNI AD di angkatan 84, 85, dan 86 yang memiliki kapasitas untuk menduduki kursi KSAD. Sehingga, ia menilai pengangkatan Andika yang merupakan angkatan 87, dapat berimplikasi pada persoalan regenerasi di dalam tubuh TNI AD.

    Simak: Komisi I DPR: Tak Usah Berspekulasi soal Pelantikan KSAD

    Selain itu, Feri juga mempertanyakan seberapa besar komitmen Andika Perkasa untuk mendukung penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ia khawatir masalah HAM masa lalu tidak tuntas dan berpotensi terjadi masalah HAM baru. Sebab, kata dia, Jokowi langsung main lantik KSAD baru. Padahal, Komnas HAM masih mempelajari calon-calon KSAD yang bersih dari HAM. "Karena tanpa didukung TNI, sulit untuk pemimpin sipil menyelesaikan kasus pelanggaran HAM," kata dia


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peluru Tajam di Malam Jahanam Kerusuhan 22 Mei 2019

    Dalam kerusuhan 22 Mei 2019, empat orang tewas dengan luka mirip bekas tembakan. Seseorang diduga tertembak peluru tajam.