Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Imparsial Menilai Pelantikan Andika Perkasa Politis

Reporter

image-gnews
Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa (kiri) berfoto dengan istrinya seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 22 November 2018. TEMPO/Amston Probel
Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa (kiri) berfoto dengan istrinya seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 22 November 2018. TEMPO/Amston Probel
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengangkat Letnan Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) baru menggantikan Jenderal Mulyono yang memasuki masa pensiun pada Januari 2019. Direktur Imparsial, Al Araf, mengatakan pengangkatan ini bersifat politis karena ada faktor kedekatan di lingkaran presiden.

Baca: Empat Fakta soal Jenderal Andika Perkasa, KSAD Pilihan Jokowi

"Keberadaan Hendropriyono sebagai tim di lingkaran presiden yang memiliki hubungan dengan Andika tentu memberi pengaruh dalam pergantian KSAD kali ini," ujar Al Araf membalas pesan singkat Tempo, Kamis 22 November 2018.

Hendropriyono yang merupakan mantan Kepala Badan Intelejen Nasional (BIN) adalah mertua dari Andika. Menurut Al Araf, kedekatan Hendropriyono dengan presiden membantu membukakan jalan bagi menantunya.

Semakin politis, kata Al Araf, karena banyak perwira lain di TNI AD yang lebih senior ketimbang Andika. Menurut dia, TNI AD angkatan 84, 85, dan 86 banyak yang memiliki kapasitas dan senioritas untuk menduduki kursi Kasad. Menurut dia pengangkatan Andika yang masuk di angkatan 87 berimplikasi pada persoalan regenerasi dalam tubuh TNI AD.

Baca: Jejak Karier KSAD Jenderal Andika Perkasa

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pengamat militer, Muradi, tidak setuju dengan sistem urut kacang ini. Menurut dia, urut kacang itu hanya soal mekanisme. Ia menilai, yang lebih penting Panglima TNI tidak dijabat oleh angkatan lebih muda.

"Soal urut kacang itu soal mekanisme, yang penting itu panglimanya jangan lebih muda. Panglimanya kan (angkatan) 86," kata saat dihubungi pada Tempo.

Ia mengatakan Andika sudah lengkap untuk diangkat sebagai KSAD. Muradi tak memungkiri bahwa kedekatan dengan presiden menjadi salah satu faktor, bahkan faktor penentu. Apalagi, Andika sudah memenuhi kualifikasi tempur. Selain itu, seorang KSAD juga harus memenuhi kenyamanan pemerintah atau dalam hal ini presiden dan panglima.

Baca: Alasan Jokowi Pilih Andika Perkasa Jadi KSAD Ketimbang Calon Lain

Menurut Muradi, Andika juga dianggap mampu membuat matra angkatan darat menjadi lebih solid. Karena selama ini, kata Muradi, dari ketiga matra, hanya angkatan darat saja yang dianggap belum solid. Kata dia, Mulyono dianggap tidak mampu karena kurang tegas.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terus Berulang, Organisasi Masyarakat Sipil Kecam Penganiayaan terhadap Warga Papua oleh Anggota TNI

3 hari lalu

Ilustrasi penganiayaan. siascarr.com
Terus Berulang, Organisasi Masyarakat Sipil Kecam Penganiayaan terhadap Warga Papua oleh Anggota TNI

Anggota TNI kembali melakukan penganiayaan terhadap warga Papua. Begini kata organisasi masyarakat sipil.


Respons Amnesty Internasional, Imparsial, Komnas HAM soal Anggota TNI Aniaya Warga Papua

5 hari lalu

Ilustrasi penganiayaan. siascarr.com
Respons Amnesty Internasional, Imparsial, Komnas HAM soal Anggota TNI Aniaya Warga Papua

Warga Papua yang diduga anggota TPNPB-OPM itu bernama Definus Kogoya. Kejadian penganiayaan dilakukan di wilayah Kabupaten Puncak.


KPK Sita 10 Bidang Tanah dan Bangunan Abdul Ghani Kasuba, Berikut Kilas Balik Kasusnya

6 hari lalu

Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024. Abdul Ghani Kasuba diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa serta perijinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sita 10 Bidang Tanah dan Bangunan Abdul Ghani Kasuba, Berikut Kilas Balik Kasusnya

KPK menyita sejumlah properti miliki Gubernur Maluku Utara di Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, dan Halmahera Selatan. Begini kasusnya.


Kecam Warga Papua Dianiaya TNI, Imparsial: Bukti Pendekatan Keamanan Tak Hormati HAM

6 hari lalu

Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri (kedua kiri), Koordinator peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra (paling kiri) dan peneliti senior Imparsial Anton Aliabbas (kedua kanan) saat jumpa pers terkait Peringatan HUT Ke-74 TNI, di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat 4 Oktober 2019. Antara Foto/Syaiful Hakim
Kecam Warga Papua Dianiaya TNI, Imparsial: Bukti Pendekatan Keamanan Tak Hormati HAM

Kekerasan di Tanah Papua, selalu berulang karena pemerintah masih menggunakan pendekatan keamanan dalam menangani konflik.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

11 hari lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. Dok.TEMPO/ Yosep Arkian
Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

Eks Danjen Kopassus Soenarko membenarkan pihaknya akan terlibat dalam unjuk rasa di depan KPU hari ini. Ini profil dan alasannya turut demo.


Reaksi Ma'ruf Amin hingga Imparsial Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN

13 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Reaksi Ma'ruf Amin hingga Imparsial Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN

Imparsial menilai penempatan TNI-Polri di jabatan ASN akan mengancam demokrasi karena melegalisasi kembalinya dwifungsi ABRI.


Imparsial Kritik Rencana Pengesahan PP Manajemen ASN: Melegalisasi Dwifungsi ABRI, Mengancam Demokrasi

14 hari lalu

Ilustrasi ASN (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/tom)
Imparsial Kritik Rencana Pengesahan PP Manajemen ASN: Melegalisasi Dwifungsi ABRI, Mengancam Demokrasi

Peraturan Pemerintah itu juga membahas jabatan ASN yang bisa diisi oleh prajurit TNI dan personel Polri, dan sebaliknya.


Kemhan Bilang Mayor Teddy Masih Bertugas sebagai Ajudan Prabowo, Ini Alasannya

15 hari lalu

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berbincang dengan ajudannya Mayor TNI Teddy Indra Wijaya saat menghadiri Deklarasi Relawan Generasi Muda Islam (Gemuis) di Balai Kartini, Jakarta, Senin, 18 Desember 2023. Relawan Generasi Muda Islam (Gemuis) melakukan deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kemhan Bilang Mayor Teddy Masih Bertugas sebagai Ajudan Prabowo, Ini Alasannya

Mayor Teddy masih tercatat sebagai personel organik Kementerian Pertahanan.


KSAD Maruli Bilang Mayor Teddy Ajudan Prabowo Sudah Layak Naik Jabatan

15 hari lalu

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berbincang dengan ajudannya Mayor TNI Teddy Indra Wijaya saat menghadiri Deklarasi Relawan Generasi Muda Islam (Gemuis) di Balai Kartini, Jakarta, Senin, 18 Desember 2023. Relawan Generasi Muda Islam (Gemuis) melakukan deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
KSAD Maruli Bilang Mayor Teddy Ajudan Prabowo Sudah Layak Naik Jabatan

Mayor Teddy diangkat menjadi Wakil Komandan Batalyon berdasarkan Keputusan KSAD Nomor Kep.137/II/2024 tanggal 26 Februari 2024.


Promosi Mayor Teddy Jadi Wadanyonif Para Raider 328/Dirgahayu, Kesatuan Apakah Itu?

16 hari lalu

Mayor Teddy Indra Wijaya. X.com/Fahri Hamzah
Promosi Mayor Teddy Jadi Wadanyonif Para Raider 328/Dirgahayu, Kesatuan Apakah Itu?

Ajudan Prabowo, Mayor Teddy dipromosikan jadi Wadanyonif Para Raider 328/Dirgahayu, apa tugasnya? Kesatuan apakah ini?