Sekda Jabar: Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran dan Kemiskinan Masih Jadi Masalah

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa Membuka Seminar Forum Ekonomi Kementerian Keuangan (FEKK) di Bandung, Kamis, 22 November 2018.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa Membuka Seminar Forum Ekonomi Kementerian Keuangan (FEKK) di Bandung, Kamis, 22 November 2018.

    INFO JABAR– Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, mengatakan, saat ini  Jawa Barat masih dihadapkan pada beberapa permasalahan seperti ketimpangan distribusi pendapatan, pengangguran dan kemiskinan.

    "Berdasarkan hal itu, pelaksanaan APBN di Provinsi Jawa Barat seharusnya memberikan prioritas pada penanggulangan masalah-masalah tersebut,” kata Iwa saat membuka Seminar Forum Ekonomi Kementerian Keuangan (FEKK) di Bandung, Kamis, 22 November 2018.

    Iwa menuturkan, pada Maret 2018, indeks gini ratio Jawa Barat, yang mencerminkan ketimpangan distribusi pendapatan, sebesar 0,407 naik dari 0,303 pada September 2017. Angka tersebut lebih tinggi dari gini ratio nasional sebesar 0,389.

    Angkatan kerja Jawa Barat, tambah Iwa, pada Agustus 2018 tercatat sebanyak 22,63 juta orang naik dibanding Agustus 2017. Sementara tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) justru menurun 0,42 persen.

    Sementara persentase penduduk miskin Jawa Barat pada Maret 2018  sebesar 7,45 persen  menurun 0,38 persen dibanding September 2017.  Namun disparitas kemiskinan perkotaan dan perdesaan cukup tinggi. Penduduk miskin perkotaan sebesar 6,47 persen dan perdesaan sebesar 10,25 persen.

    Iwa menuturkan pada triwulan tiga  tahun 2018, ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 5,58 persen dibanding periode yang sama tahun lalu dan berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17 persen. Pertumbuhan ini didukung oleh hampir semua lapanhan usaha yang didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar 41,59 persen..

    "Dengan kondisi tersebut, tentunya kita harus tetap terus bekerja keras untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, pengetasan kemiskinan," ujarnya.

    Menurut Iwa, dana APBN tahun anggaran 2018 yang dialokasikan untuk Provinsi Jawa Barat melalui Dipa Kementerian/Lembaga sebesar Rp 45,5 triliun dan melalui dana transfer ke daerah sebesar Rp 61,12 triliun. Dana Dipa, dana transfer ke daerah dan dana desa, diharapkan menjadi stimulus pembangunan di Provinsi Jawa Barat.

    "Solusi kedepan sebagai visi Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi, maka alokasi anggaran APBD yang sedang proses (tahun 2019) kita berusaha meninjeksi dan memberikan stimulus agar bisa mengurangi kemiskinan, indeks gini ratio juga mengatasi pengangguran," ujarnya.

    Iwa Karniwa juga mengatakan, harus ada upaya membangun sinergi, koordinasi, dan memperkuat sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan daerah.

    Selain itu, keterlibatan dari kalangan swasta juga sangat penting dalam menciptakan nilai tambah bagi daerah, menciptakan lapangan kerja, menekan angka pengangguran serta mendorong produktivitas dan inovasi.

    "Kita harapkan nanti dari hasil seminar ini menjadi satu masukan dari Kementerian Keuangan dalam rangka pengalokasian anggaran," ujar Iwa. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.