Sandiaga Kritik Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sandiaga Uno hadiri pengajian di Pondok Pesantren An Najach asuhan Kiai Mukti di Tegalrejo Magelang, Jawa Tengah. Ahad 18 November 2018. Dok: Istimewa.

    Sandiaga Uno hadiri pengajian di Pondok Pesantren An Najach asuhan Kiai Mukti di Tegalrejo Magelang, Jawa Tengah. Ahad 18 November 2018. Dok: Istimewa.

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengkritik paket kebijakan ekonomi jilid 16 Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Sandiaga, paket kebijakan ini dieksekusi pemerintah tanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait.

    Baca: Sandiaga Uno Ingin Tiru Swasembada Pangan dan Energi Orde Baru

    "Kebijakan ini diluncurkan dulu, baru dibicarakan. Ini konsep terbalik," kata Sandiaga Uno dalam sebuah acara diskusi ekonomi di bilangan Kuningan, Jakarta pada Kamis, 22 November 2018.

    Mantan wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, kebijakan publik yang diambil dengan cara seperti itu akan cenderung gagal dan ujungnya berubah-berubah. "Seperti main bola, gawangnya disepakati diujung, tiba-tiba dipindahkan. Kemudian ada wasit, yang harusnya menjaga garis, tapi ikut bermain. Ini tidak konsisten," kata Sandiaga.

    Sandiaga tidak hanya menyoroti paket kebijakan ekonomi jilid 16, dia juga mengkritik masalah impor pangan dan kebijakan BBM yang dinilainya terlalu tergesa-gesa tanpa pertimbangan dan dibicarakan terlebih dahulu.

    Untuk itu, Sandiaga menawarkan enam konsep yang harus menjadi pegangan dalam membuat kebijakan publik. Pertama, kebijakan yang dikeluarkan harus bermanfaat secara ekonomi. Kedua, setiap kebijakan harus berdampak secara sosial kepada masyarakat. Ketiga, semua kebijakan harus jelas secara hukum.

    Keempat, ujar Sandi, setiap kebijakan harus applicable atau bisa diterapkan dan secara birokrasi siap dilaksanakan. Kelima, reasonable. Dalam artian, setiap kebijakan harus mempertimbangkan finansial. Dan terakhir, acceptable atau dapat diterima secara politik.

    Yang terpenting, kata Sandiaga, setiap kebijakan publik harus dibicarakan terlebih dahulu sebelum diluncurkan. "Sebelum di launching, biarkan kebijakan publik itu dibicarakan terbuka dan di debat, dibahas secara mendalam," ujar Sandiaga.

    Baca juga: Sandiaga: Saya dan Prabowo Bukan Politikus Sungguhan

    Setelah itu, Sandiaga menuturkan yang tak kalah penting adalah mempercepat eksekusi. Dia mencontohkan, pada Pilkada DKI lalu, program OKE OCE diuji coba selama masa kampanye. "Walhasil, kita langsung bisa launching setelah menang. Target 40 ribu, hasilnya 60 ribu. Mempercepat eksekusi ini juga tak kalah penting," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    WhatsApp Pay akan Meluncurkan E - Payment, Susul GoPay dan Ovo

    WhatsApp akan meluncurkan e-payment akhir tahun 2019 di India. Berikutnya, WhatsApp Pay akan melebarkan layanannya ke Indonesia.