Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aktivis Pertanyakan Komitmen Andika Perkasa terhadap HAM

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo memberikan selamat kepada KSAD yang baru dilantik, Jenderal Andika Perkasa di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 22 November 2018. Menantu mantan Kepala BIN Hendropriyono ini pernah menjabat Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). TEMPO/Amston Probel
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo memberikan selamat kepada KSAD yang baru dilantik, Jenderal Andika Perkasa di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 22 November 2018. Menantu mantan Kepala BIN Hendropriyono ini pernah menjabat Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). TEMPO/Amston Probel
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) hari ini, Kamis 22 November 2018. Namun beberapa organisasi pembela hak asasi manusia mempertanyakan keberpihakan Andika terhadap HAM.

Baca juga: Jejak Karier KSAD Jenderal Andika Perkasa

Direktur Imparsial, Al Araf, mempertanyakan komitmen Andika Perkasa terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Ia mengatakan pemimpin sipil memerlukan dukungan dari pihak militer untuk menyelesaikan persoalan ini. "Tanpa dukungan ini, sulit untuk pemimpin sipil menyelesaikan kasus pelanggaran HAM," ujar Al Araf kepada Tempo.

Al Araf pun menekankan, pelantikan ini lebih berat pada unsur politis, karena Andika dinilai dekat dengan lingkaran orang dalam presiden.

Lain lagi dengan Direktur Riset Setara Institute, Halili. Ia secara gamblang menyatakan ragu dengan progresifitas penyelesaian isu HAM di bawah kepemimpinan Andika. Meski jabatan baru Andika ini ia nilai tidak akan berpengaruh banyak di internal Angkatan Darat, tetapi akan sangat berpengaruh bila dikaitkan dengan tuntutan eksternal.

"Tuntutan banyak kalangan untuk menggunakan peradilan umum sebagai mekanisme pemidanaan tentara menurut saya akan sulit untuk direspons secara progresif oleh Angkatan Darat di tangan beliau," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Halili pun memprediksi revisi UU Peradilan Militer di tangan Andika akan sulit dilakukan. Padahal, kata dia, kebijakan tersebut merupakan tuntutan kuat dari eksternal. "Karena eksklusivitas yudisial di peradilan militer itu lah sebenarnya salah satu pangkal imunitas. Di tangan Andika Perkasa, saya yakin revisi UU tersebut akan stagnan, bahkan mundur," ujarnya.

Komisioner Komisi Nasional HAM, Amiruddin Al Rahab, menyatakan harapannya kepada pimpinan tertinggi matra Angkatan Darat ini. Ia mengatakan meskipun KSAD bukan pemegang komando tertinggi di TNI, melainkan pembina kekuatan dari Angkatan Darat, tetapi tetap segala tindakannya harus dilandaskan pada HAM.

Baca juga: Jokowi Resmi Lantik Andika Perkasa Sebagai KSAD

Agar dalam membina kekuatan TNI AD ke depan, kata dia, Andika Perkasa dapat betul-betul menjadikan satuan militer yang bukan hanya andal, tetapi juga ramah terhadap hak asasi kemanusiaan. "KSAD semestinya ke depan, dia mesti memiliki perspektif HAM dalam membina kekuatan TNI AD," ucap dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

1 hari lalu

Front Mahasiswa Anti Kekerasan Papua menggelar Aksi didepan gedung Komnas HAM RI, di Jakrta, Jumat 3 Maret 2023. Aksi ini sebagai bentuk Solidaritas rakyat Papua Wamena terhadap Pelanggaran HAM yang di perbuat oleh TNI/POLRI dan menuntut usut penembakan di Wamena yang mengakibatkan 9 orang meninggal. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum


Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

2 hari lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

Apa kata Komnas HAM soal OPM?


Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

3 hari lalu

Panglima TPNPB KODAP XXXVI Oktahin Brigadir Jenderal Enos Awolmabin memberi keterangan perihal Jeffrey Pagawak Bomanak bukan pimpinan OPM. Foto: TPNPB-OPM
Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

Penggantian terminologi KKB menjadi OPM dinilai justru bisa membuat masalah baru di Papua.


Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

3 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kiri) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.


Rencana Ganti Rugi Kerusakan Akibat Ledakan Gudang Peluru Kodam Jaya di Ciangsana, Apa Kata KSAD?

7 hari lalu

Tangkapan layar detik-detik terjadi ledakan dahsyat pada insiden kebakaran yang melanda Gudang Amunisi Artileri Medan (Armed) TNI di Kampung Parung Linang, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/3/2024) petang. FOTO/video Istimewa
Rencana Ganti Rugi Kerusakan Akibat Ledakan Gudang Peluru Kodam Jaya di Ciangsana, Apa Kata KSAD?

KSAD Maruli Simanjuntak beri keterangan soal ganti rugi warga yang terdampak ledakan yang disebabkan ledakan gudang peluru Kodam Jaya di Ciangsana.


Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

8 hari lalu

Anis Hidayah, komisioner Komnas HAM turun ke Pakel Banyuwangi, terkait konflik lahan antara warga dengan PT Bumisari. Istimewa
Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

Komisoner Komnas HAM Anis Hidayah turun untuk meninjau lokasi dan situasi konflik lahan di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.


Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

8 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

Komnas HAM menemui Polda Kaltim untuk membahas kasus 9 petani yang ditangkap dan digunduli karena menolak pembangunan bandara di IKN.


Bahas Sengketa Lahan Imbas Proyek IKN, Komnas HAM Temui Otorita hingga Badan Bank Tanah

9 hari lalu

Foto udara suasana permukiman warga di Pantai Lango, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu 17 Februari 2024. Masyarakat Pantai Lango mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan berharap pemerintah tidak merelokasi mereka karena dampak sejumlah pembangunan yang saat ini berlangsung seperti bandara VVIP, jalan tol dan pelabuhan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Bahas Sengketa Lahan Imbas Proyek IKN, Komnas HAM Temui Otorita hingga Badan Bank Tanah

Komnas HAM minta penjelasan ihwal surat peringatan Otorita IKN terhadap masyarakat Desa Pemaluan untuk membongkar pemukimannya.


Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

10 hari lalu

Thomas Umbu Pati. antaranews.com
Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku


Komnas HAM Duga BPJS Ketenagakerjaan Melanggar HAM karena Tolak Klaim Kematian Transpuan Miskin

11 hari lalu

Logo BPJS Ketenagakerjaan. wikipedia.org
Komnas HAM Duga BPJS Ketenagakerjaan Melanggar HAM karena Tolak Klaim Kematian Transpuan Miskin

BPJS Ketenagakerjaan diduga melanggar hak atas kesejahteraan, kesehatan, dan perlakuan diskriminatif karena menolak klaim-klaim kematian transpuan yang merupakan peserta aktif.