Aktivis Pertanyakan Komitmen Andika Perkasa terhadap HAM

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo memberikan selamat kepada KSAD yang baru dilantik, Jenderal Andika Perkasa di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 22 November 2018. Menantu mantan Kepala BIN Hendropriyono ini pernah menjabat Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). TEMPO/Amston Probel

    Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo memberikan selamat kepada KSAD yang baru dilantik, Jenderal Andika Perkasa di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 22 November 2018. Menantu mantan Kepala BIN Hendropriyono ini pernah menjabat Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) hari ini, Kamis 22 November 2018. Namun beberapa organisasi pembela hak asasi manusia mempertanyakan keberpihakan Andika terhadap HAM.

    Baca juga: Jejak Karier KSAD Jenderal Andika Perkasa

    Direktur Imparsial, Al Araf, mempertanyakan komitmen Andika Perkasa terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Ia mengatakan pemimpin sipil memerlukan dukungan dari pihak militer untuk menyelesaikan persoalan ini. "Tanpa dukungan ini, sulit untuk pemimpin sipil menyelesaikan kasus pelanggaran HAM," ujar Al Araf kepada Tempo.

    Al Araf pun menekankan, pelantikan ini lebih berat pada unsur politis, karena Andika dinilai dekat dengan lingkaran orang dalam presiden.

    Lain lagi dengan Direktur Riset Setara Institute, Halili. Ia secara gamblang menyatakan ragu dengan progresifitas penyelesaian isu HAM di bawah kepemimpinan Andika. Meski jabatan baru Andika ini ia nilai tidak akan berpengaruh banyak di internal Angkatan Darat, tetapi akan sangat berpengaruh bila dikaitkan dengan tuntutan eksternal.

    "Tuntutan banyak kalangan untuk menggunakan peradilan umum sebagai mekanisme pemidanaan tentara menurut saya akan sulit untuk direspons secara progresif oleh Angkatan Darat di tangan beliau," katanya.

    Halili pun memprediksi revisi UU Peradilan Militer di tangan Andika akan sulit dilakukan. Padahal, kata dia, kebijakan tersebut merupakan tuntutan kuat dari eksternal. "Karena eksklusivitas yudisial di peradilan militer itu lah sebenarnya salah satu pangkal imunitas. Di tangan Andika Perkasa, saya yakin revisi UU tersebut akan stagnan, bahkan mundur," ujarnya.

    Komisioner Komisi Nasional HAM, Amiruddin Al Rahab, menyatakan harapannya kepada pimpinan tertinggi matra Angkatan Darat ini. Ia mengatakan meskipun KSAD bukan pemegang komando tertinggi di TNI, melainkan pembina kekuatan dari Angkatan Darat, tetapi tetap segala tindakannya harus dilandaskan pada HAM.

    Baca juga: Jokowi Resmi Lantik Andika Perkasa Sebagai KSAD

    Agar dalam membina kekuatan TNI AD ke depan, kata dia, Andika Perkasa dapat betul-betul menjadikan satuan militer yang bukan hanya andal, tetapi juga ramah terhadap hak asasi kemanusiaan. "KSAD semestinya ke depan, dia mesti memiliki perspektif HAM dalam membina kekuatan TNI AD," ucap dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.