Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aktivis Pertanyakan Komitmen Andika Perkasa terhadap HAM

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo memberikan selamat kepada KSAD yang baru dilantik, Jenderal Andika Perkasa di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 22 November 2018. Menantu mantan Kepala BIN Hendropriyono ini pernah menjabat Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). TEMPO/Amston Probel
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo memberikan selamat kepada KSAD yang baru dilantik, Jenderal Andika Perkasa di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 22 November 2018. Menantu mantan Kepala BIN Hendropriyono ini pernah menjabat Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). TEMPO/Amston Probel
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) hari ini, Kamis 22 November 2018. Namun beberapa organisasi pembela hak asasi manusia mempertanyakan keberpihakan Andika terhadap HAM.

Baca juga: Jejak Karier KSAD Jenderal Andika Perkasa

Direktur Imparsial, Al Araf, mempertanyakan komitmen Andika Perkasa terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Ia mengatakan pemimpin sipil memerlukan dukungan dari pihak militer untuk menyelesaikan persoalan ini. "Tanpa dukungan ini, sulit untuk pemimpin sipil menyelesaikan kasus pelanggaran HAM," ujar Al Araf kepada Tempo.

Al Araf pun menekankan, pelantikan ini lebih berat pada unsur politis, karena Andika dinilai dekat dengan lingkaran orang dalam presiden.

Lain lagi dengan Direktur Riset Setara Institute, Halili. Ia secara gamblang menyatakan ragu dengan progresifitas penyelesaian isu HAM di bawah kepemimpinan Andika. Meski jabatan baru Andika ini ia nilai tidak akan berpengaruh banyak di internal Angkatan Darat, tetapi akan sangat berpengaruh bila dikaitkan dengan tuntutan eksternal.

"Tuntutan banyak kalangan untuk menggunakan peradilan umum sebagai mekanisme pemidanaan tentara menurut saya akan sulit untuk direspons secara progresif oleh Angkatan Darat di tangan beliau," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Halili pun memprediksi revisi UU Peradilan Militer di tangan Andika akan sulit dilakukan. Padahal, kata dia, kebijakan tersebut merupakan tuntutan kuat dari eksternal. "Karena eksklusivitas yudisial di peradilan militer itu lah sebenarnya salah satu pangkal imunitas. Di tangan Andika Perkasa, saya yakin revisi UU tersebut akan stagnan, bahkan mundur," ujarnya.

Komisioner Komisi Nasional HAM, Amiruddin Al Rahab, menyatakan harapannya kepada pimpinan tertinggi matra Angkatan Darat ini. Ia mengatakan meskipun KSAD bukan pemegang komando tertinggi di TNI, melainkan pembina kekuatan dari Angkatan Darat, tetapi tetap segala tindakannya harus dilandaskan pada HAM.

Baca juga: Jokowi Resmi Lantik Andika Perkasa Sebagai KSAD

Agar dalam membina kekuatan TNI AD ke depan, kata dia, Andika Perkasa dapat betul-betul menjadikan satuan militer yang bukan hanya andal, tetapi juga ramah terhadap hak asasi kemanusiaan. "KSAD semestinya ke depan, dia mesti memiliki perspektif HAM dalam membina kekuatan TNI AD," ucap dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Polisi Diduga Telibat Penembakan 5 Orang Saat Demo di Yahukimo 2 Tahun Silam, Komnas HAM Diminta Turun Tangan

1 hari lalu

Ilustrasi kerusuhan. Getty Images
Polisi Diduga Telibat Penembakan 5 Orang Saat Demo di Yahukimo 2 Tahun Silam, Komnas HAM Diminta Turun Tangan

Dari penelusuran Ha-jabasu, Elius menyatakan adanya dugaan kuat telah terjadi pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat oleh polisi.


Kasus Pembunuhan Munir Belum Juga Terungkap, Kasum Berharap Presiden Berikutnya Bisa Menuntaskan

2 hari lalu

Koordinator YLBHI Arif Maulana (kiri), memberikan keterangan dalam konferensi pers merespon rentetan peristiwa kekerasan di Papua, di Kantor KontraS, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Pada medio Januari hingga Maret telah terjadi 7 peristiwa kekerasan terhadap masyarakat sipil di Papua yang menyebabkan 6 korban luka-luka dan 4 korban lainnya tewas. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kasus Pembunuhan Munir Belum Juga Terungkap, Kasum Berharap Presiden Berikutnya Bisa Menuntaskan

Para pelaku pembunuhan Munir, kata Arif, harus diseret ke Pengadilan HAM untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.


Komnas HAM Buka Suara Soal 9 Petani Digunduli karena Kasus Menentang Proyek Bandara IKN

2 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Komnas HAM Buka Suara Soal 9 Petani Digunduli karena Kasus Menentang Proyek Bandara IKN

Atas insiden 9 petani digunduli itu, Komnas HAM mendesak Kapolri dan Kapolda Kalimantan Timur melakukan penegakan hukum terhadap oknum kepolisian.


Suciwati Tuntut Pengadilan HAM Ad Hoc Kematian Munir: Presiden Harus Buktikan Janji Menuntaskan

2 hari lalu

Aktivis Hak Asasi Manusia, Suciwati, istri dari Munir Said Thalib memberikan orasi saat Peringatan 19 Tahun Pembunuhan Munir di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 7 September 2023. Kasus pembunuhan terhadap Munir adalah kasus yang sangat penting untuk terus diperingati dan diperjuangkan keadilannya hingga tuntas, sampai dalangnya diproses hukum. TEMPO/Subekti.
Suciwati Tuntut Pengadilan HAM Ad Hoc Kematian Munir: Presiden Harus Buktikan Janji Menuntaskan

Istri aktivis HAM Munir, Suciwati desak ada pengadilan HAM ad hoc untuk kematian suaminya. Ia menuntut presiden buktikan janji untuk menuntaskannya.


Suciwati Mengaku Sudah Lelah dengan Janji Pengusutan Pembunuhan Munir, Komnas HAM dan Kejagung Saling Lempar

3 hari lalu

Suciwati, istri Munir Said Thalib, saat ditemui usai diperiksa di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat, 15 Maret 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Suciwati Mengaku Sudah Lelah dengan Janji Pengusutan Pembunuhan Munir, Komnas HAM dan Kejagung Saling Lempar

Suciwati, istri dari Munir berharap pengungkapan kasus pembunuhan terhadap suaminya segera tuntas.


Kasum Desak Komnas HAM Segera Tetapkan Kasus Kematian Munir Sebagai Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

3 hari lalu

Istri mendiang aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, Suciwati tiba di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Suciwati akan diperiksa oleh tim ad hoc bentukan Komnas HAM, untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus kematian aktivis Munir Said Thalib. TEMPO/Subekti
Kasum Desak Komnas HAM Segera Tetapkan Kasus Kematian Munir Sebagai Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

Komisi Aksi Solidaritas untuk Munir desak Komnas HAM segera tuntaskan kasus pembunuhan Munir Said Salib pada 7 September 2004.


Diperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap

3 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Diperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap

Menurut Usman Hamid, hasil penyelidikan tim pencari fakta sudah lengkap sehingga ia berharap Komnas HAM segera mengumumkan dalang pembunuhan Munir.


KSAD Maruli Bilang Mayor Teddy Ajudan Prabowo Sudah Layak Naik Jabatan

5 hari lalu

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berbincang dengan ajudannya Mayor TNI Teddy Indra Wijaya saat menghadiri Deklarasi Relawan Generasi Muda Islam (Gemuis) di Balai Kartini, Jakarta, Senin, 18 Desember 2023. Relawan Generasi Muda Islam (Gemuis) melakukan deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
KSAD Maruli Bilang Mayor Teddy Ajudan Prabowo Sudah Layak Naik Jabatan

Mayor Teddy diangkat menjadi Wakil Komandan Batalyon berdasarkan Keputusan KSAD Nomor Kep.137/II/2024 tanggal 26 Februari 2024.


Promosi Mayor Teddy Jadi Wadanyonif Para Raider 328/Dirgahayu, Kesatuan Apakah Itu?

5 hari lalu

Mayor Teddy Indra Wijaya. X.com/Fahri Hamzah
Promosi Mayor Teddy Jadi Wadanyonif Para Raider 328/Dirgahayu, Kesatuan Apakah Itu?

Ajudan Prabowo, Mayor Teddy dipromosikan jadi Wadanyonif Para Raider 328/Dirgahayu, apa tugasnya? Kesatuan apakah ini?


KSAD Maruli Simanjuntak Promosikan Ajudan Prabowo Jadi Wadanyonif Para Raider 328, Ini Profil Mayor Teddy

5 hari lalu

Cuplikan video Mayor Teddy dan Dokter Gunawan. TIktok
KSAD Maruli Simanjuntak Promosikan Ajudan Prabowo Jadi Wadanyonif Para Raider 328, Ini Profil Mayor Teddy

Mayor Teddy sempat diperbincangkan publik karena hadir dalam debat Pilpres 2024 di belakang podium capres Prabowo Subianto.