Pentolan OPM Minta Pemerintah Selesaikan Kasus HAM di Papua

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Theys Hiyo Eluay. TEMPO/Rully Kesuma

    Theys Hiyo Eluay. TEMPO/Rully Kesuma

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Umum Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka atau OPM Papua Lambert Pekikir meminta pemerintah segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua. "Itu sudah menjadi tugas pemerintah," ujar Lambert kepada Tempo, Rabu malam 21 November 2018.

    Baca juga: Mempertahankan Iklagom, Tanah Air Suku Moi Papua

    Lambert menilai hingga kini pemerintah belum memberikan ruang diskusi kepada masyarakat Papua terkait persoalan-persoalan yang ada di Papua. Menurut dia, seharusnya pemerintah mau duduk bersama dan membicarakan solusi menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.

    Sejumlah kasus pelanggaran HAM, kata Lambert, terjadi di Papua dan belum ada titik terang hingga sekarang. Lambert mencontohkan kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluay, pimpinan besar 250 suku di Papua. Theys merupakan pencetus dekrit Papua Merdeka dan mengibarkan bendera Bintang Kejora. Pada 2001, Dia meninggal karena diduga dibunuh Komando Pasukan Khusus.

    Sekalipun sudah ada ada sembilan orang yang diadili di Mahkamah Militer Surabaya, namun kasus itu belum selesai. Sampai sekarang sopir pribadi Theys, Aristoteles Masoka belum jelas keberadaannya.

    Baca juga: Aktivis HAM Minta TNI dan Polri Tidak Sewenang-wenang di Papua

    Pada malam nahas itu, Aristoteles mengantar Theys pulang setelah menghadiri suatu acara di markas Kopassus Jayapura. Dalam perjalanan, keduanya disergap orang tak dikenal. Keesokannya, Theys ditemukan meninggal, sedangkan Aristoteles hingga kini tidak diketahui keberadaanya. "Kasus itu belum selesai," kata Lambert.

    Lambert berharap agar kasus-kasus lainnya di Papua seperti di Wasior dan Wamena dan peristiwa Paniai pada 2014 bisa segera dituntaskan. Dia pun berharap agar pemerintah segera membuka ruang diskusi terkait segala permasalahan yang ada di Papua, termasuk ketimpangan kesejahteraan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.