Mendikbud Ajukan Pengangkatan 72 Ribu Guru SMK Lewat Skema PPPK

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, melihat daftar peserta ujian saat meninjau pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMKN 29 Jakarta, 2 April 2018. TEMPO/TOpan Rengganis

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, melihat daftar peserta ujian saat meninjau pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMKN 29 Jakarta, 2 April 2018. TEMPO/TOpan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya telah mengajukan pengangkatan terhadap 72 ribu guru untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini untuk mengimplementasikan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.

    Baca: Pemerintah Angkat Guru Honorer Menjadi P3K

    Muhadjir menjelaskan saat ini Indonesia memiliki 15 ribu guru yang telah menyelesaikan program keahlian ganda atau guru produktif. Namun angka ini masih jauh dari total kebutuhan yang mencapai 90 ribu guru.

    "Jadi ini take-nya kami bisa ambil dari mereka yang sudah memiliki pengalaman kerja, dari PPPK itu," katanya usai mengikuti rapatterbatas tentang Pembangunan SDM untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 21 November 2018.

    Muhadjir menuturkan Indonesia memang memiliki banyak guru produktif. Namun keahlian mereka tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.

    "Memang jumlahnya yang berkeahlian dan sesuai dengan keahlian sekarang kurang. Ya sudah ada keahlian-keahlian tapi sudah kelewat, sudah kadaluarsa," tuturnya.

    Baca: Petunjuk Mendikbud Buat Guru Honorer yang Ingin Lolos Tes CPNS

    Sebelumnya, Presiden Jokowi menuturkan ada dua kunci dalam membangun SDM berkualitas. Pertama, lewat perbaikan sistem pendidikan dan kedua melalui peningkatan keterampilan pekerja dan pencari kerja.

    Terkait perbaikan sistem pendidikan, Jokowi ingin ada revitalisasi pendidikan vokasi. "Yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi," katanya.

    Jokowi mengklaim selama ini pemerintahannya telah memulai langkah perombakan dan perbaikan dalam sistem pendidikan vokasi. Namun, kata dia, belum dilakukan secara besar-besaran. Ia ingin di tahun depan perbaikan sistem ini berlangsung secara masif.

    "Perombakan yang kita lakukan di SMK baik dalam kurikulum maupun penataan kompetensi. Terutama untuk guru-guru saya lihat juga sudah dimulai. Tapi sekali lagi ini memerlukan sebuah perombakan yang besar dan kita minta mulai tahun depan betul-betul dilakukan besar-besaran," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kombatan ISIS asal Indonesia yang Terdeteksi di Suriah dan Irak

    Pada 2017, BNPT memperkirakan seribu lebih WNI tergabung dengan ISIS. Kini, kombatan asal Indonesia itu terdeteksi terserak di Irak dan Suriah.