Fadli Zon: Amien Rais Jewer Haedar Nashir Sikap Senior ke Junior

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Fadli Zon. Dok TEMPO

    Fadli Zon. Dok TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan ucapan  Amien Rais yang akan "menjewer" Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, adalah anjuran dari senior kepada juniornya.

    “Saya kira sebagai orang yang merupakan bagian, bahkan pernah jadi Ketua Umum Muhammadiyah, kan mungkin itu dari senior ke yang lebih junior,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Rabu, 21 November 2018.

    Baca: Amien Rais Akan Jewer Haedar Jika Muhammadiyah Tak Bersikap

    Muhammadiyah, kata Fadli, sebagai organisasi kemasyarakatan yang selama ini memiliki rekam jejak panjang, pasti memiliki mekanisme internal yang solid. Sehingga mereka dapat menentukan sikap.

    Sikap itu, kata Fadli, termasuk mendukung atau tidak mendukung salah satu kandidat dalam pemilihan presiden. “Termasuk untuk mendukung atau tidak mendukung, saya kira mereka punya mekanismenya,” kata dia.

    Simak: IMM Kritik Amien Rais yang Desak Muhammadiyah Tentukan Capres

    Sebelumnya, Amien Rais mengatakan akan menjewer Haedar Nashir jika Muhammadiyah tak bersikap dalam pemilihan presiden 2019. Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mengatakan bukan merupakan fatwa jika pimpinan menyerahkan sendiri-sendiri ke kader terhadap siapa suaranya akan diberikan. Menurutnya dibutuhkan ketegasan demi terwujudnya pemimpin yang sesuai harapan.

    Muhammadiyah, menurut Amien Rais, tak boleh diam saja atau tidak jelas sikapnya dalam menentukan pemimpin bangsa ini untuk periode 2019-2024. "Sekali lagi, kalau sampai itu dilakukan maka saya jewer. Pemilihan presiden ini menentukan satu kursi dan jangan sampai bilang terserah," kata Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 1999-2004 itu.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.